AHY Targetkan 2025 RI Bebas Kendaraan ODOL, Komisi V Ingin Lebih Cepat

Ketua DPP PKB Syaiful Huda menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2024). Foto: Haya Syahira/kumparan

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mengatakan pihaknya berharap sudah tidak ada lagi angkutan yang kelebihan dimensi dan kelebihan muatan atau over dimension over load (ODOL). Sebab kendaraan seperti itu dapat membahayakan pengguna jalan lain.

Huda mengatakan, Presiden Prabowo Subianto setuju untuk tidak ada lagi angkutan yang ODOL atau zero ODOL.

“Pak Presiden setuju, bahwa menyangkut soal ODOL ini harus secepatnya (direalisasikan zero ODOL) yang kemudian semua jalan baik tol maupun non tol tidak terjadi lagi ODOL ini beroperasi,” kata Huda saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/5).

Sebelumnya, rencana zero ODOL ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). AHY menargetkan zero ODOL ini terealisasi di tahun 2026.

Namun, menurut Huda, seharusnya rencana ini bisa terealisasikan lebih cepat. Ia menargetkan arus lalu lintas saat libur Natal dan Tahun Baru 2025 nanti sudah bebas ODOL.

“Hampir 70 persen (kecelakaan) kita diakibatkan oleh ODOL. Karena situasinya sudah darurat emergency-nya cukup tinggi kita meminta supaya tidak usah menunggu sampai tahun 2026,” kata Huda.

AHY menyampaikan target zero ODOL saat rapat koordinasi penanganan kendaraan ODOL di kantornya, Selasa (6/5). Rapat dihadiri di antaranya oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dan Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri.

"Kami membahas apa yang menjadi tarik menarik antara mendahulukan keselamatan pengendara, termasuk penumpang, dan pengguna jalan lainnya, tapi juga ada kepentingan perdagangan, kepentingan ekonomi, yang juga tidak bisa diabaikan begitu saja," kata AHY dikutip dari Instagram-nya.

Politisi Partai Demokrat itu memastikan akan mengutamakan keselamatan dan keamanan bagi masyarakat. Tapi juga tidak mengabaikan kebutuhan ekonomi.

"Hal ini akan terus kami kawal yang secara utuhnya akan menjadi satu bagian dari rencana Perpres yang sedang didorong oleh Kemenkoekonomi yaitu 'Penguatan Logistik Nasional' dan ada satu elemen yang nanti menjadi bagian dari rencana aksi yaitu Penanganan Angkutan Barang Kategori ODOL," pungkasnya,