AHY Tolak Pilkada Tak Langsung: Demokrasi Mundur ke Belakang

Agus Harimurti Yudhoyono berbincang bersama Ilham Habibie (kanan) di acara Orbit Habibie Festival, Sabtu (19/10/2019). Foto: Dok. Kogasma

Waketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) turut menanggapi adanya wacana untuk mengevaluasi penyelenggaraan pilkada langsung. AHY tidak setuju jika pada akhirnya evaluasi itu mengarah pada penyelenggaraan pilkada tak langsung.

“Tidak, artinya begini, kita tidak ingin kemudian demokrasi kita mundur ke belakang,” ujar AHY usai memberi kuliah umum di Perpusnas RI, Jakarta Pusat, Selasa (19/11).

Agus Harimurti Yudhoyono memberikan keterangan kepada awak media terkait bertemu dengan Presiden Jokowi. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden - Rusman

AHY pun mendorong penyelenggaraan demokrasi yang pro terhadap kepentingan rakyat.

“Mari kita hormati hak rakyat mari kita dukung. Semoga demokrasi kita semakin matang, semakin berkeadaban, tapi juga tetap terbuka untuk ruang diskusi yang baik,” terangnya.

Menurut AHY, pilkada langsung merupakan amanat reformasi yang mesti dijalankan. Ia mengatakan, sejak bergulirnya reformasi 1998, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpinnya secara langsung.

“Kami ingin bersama-sama dengan suara rakyat bahwa pilkada itu ya sudah milik rakyat. Artinya rakyat bersuara, ingin memilih pemimpinnya secara langsung,” ujar AHY.

“Dan itu adalah amanat reformasi 1998, bagaimana mungkin hak yang sudah diberikan kepada rakyat kemudian dicabut, dibatalkan kembali,” tegasnya.

Ilustrasi rakyat menggunakan hak suara. Foto: Aprilio Akbar/Antara

AHY menganggap wacana mengevaluasi pilkada langsung tidak akan berjalan mulus. Sebab menurutnya, hal itu akan menuai protes dari masyarakat.

“Saya rasa rakyat juga tidak akan terima begitu saja. Karena kalau itu terjadi, rakyat juga pasti akan protes, akan kecewa. Mengapa mereka punya hak untuk bisa memilih pemimpinnya di daerah secara langsung, baik itu di kabupaten, kota, maupun provinsi, kemudian dicabut begitu saja,” pungkasnya.

Menteri Dalam Negeri RI Tito karnavian saat melakukan rapat bersama dengan Komite 1 DPD RI. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Wacana mengevaluasi pilkada langsung digulirkan Mendagri Tito Karnavian. Ia menganggap terdapat sejumlah masalah dalam pilkada langsung, seperti biaya politik yang tinggi.

Namun, Tito menegaskan evaluasi itu bukan berarti pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

"Ini saya sendiri pernah menyampaikan tapi tidak pernah menyampaikan untuk tidak pernah kembali kepada DPRD, ini saya klarifikasi. Teman-teman media juga jangan salah kutip," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).