AHY: Usul Perpanjang Jabatan Presiden Tak Logis, Aspirasi Masyarakat yang Mana?

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan keterangan terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai ilegal di Jakarta. Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyhono (AHY) merespons isu liar perpanjangan masa jabatan presiden yang kembali mencuat setelah didukung PKB, PAN dan Golkar.

AHY mengatakan, usul perpanjangan masa jabatan presiden tak logis karena tak sesuai konstitusi.

"Ada yang menyuarakan sebaiknya pemilu diundurkan, diundur waktunya. Menurut saya ini pernyataan yang tidak logis. Apa dasarnya? yang jelas itu tidak sesuai dengan konstitusi kita," kata AHY saat melantik pengurus DPD Provinsi Riau dan Banten secara virtual, Sabtu (26/2).

"Bahwa ada masa kepemimpinan yang harus dipatuhi bersama, baik di tingkat nasional, provinsi, sampai dengan kabupaten kota. Kok ringan-ringan saja ingin melabrak konstitusi," imbuh dia.

AHY menegaskan menolak wacana tersebut. Dia pun mempertanyakan aspriasi masyarakat mana yang ingin agar masa jabatan presiden diperpanjang.

"Demokrat harus tegas menyampaikan tidak boleh siapapun di negeri ini apa pun pangkat jabatan dan posisinya hari ini yang kemudian dengan entengnya mengatakan ini aspirasi masyarakat. Masyarakat yang mana? Masyarakat yang mana yang didengarkan?" sebutnya.

Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menuturkan, saat ini adak pihak-pihak yang ingin melanggengkan kekuasaan.

Ia berpandangan alasan pandemi juga tidak masuk akal untuk menunda Pemilu 2024.

"Alasannya sekarang masih pandemi, alasannnya sekarang masih pemulihan ekonomi, lah kemarin Pilkada 2020 mereka juga yang mengatakan tidak ada negara mana pun yang menunda pemilihan umumnya, menunda pemilihan kepala daerah hanya karena pandemi dan resesi ekonomi. Artinya dijalankan juga pilkada 2020 yang lalu," tegas AHY.

Karena itu, ia meminta seluruh kader Demokrat harus terus menyampaikan penolakan terhadap perpanjangan jabatan presiden, agar pemerintah tak salah mengambil keputusan.

"Kalau sudah salah mengambil keputusan, salah dalam mengambil kebijakan, maka yang menanggung ruginya, yang menanggung dampak dan segala keburukannya ya kita semua seluruh rakyat Indonesia," tutup AHY.