Airlangga Bantah Hasto soal Lobi Pimpinan Parpol untuk Kursi Ketua DPR dari PDIP

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto di kampanye pamungkas bertajuk Konser Menjemput Kemenangan di Lembang, Bandung, Jumat (9/2/2024). Foto: Golkar

Ketum Golkar Airlangga Hartarto membantah dirinya melakukan lobi kepada pimpinan parpol lainnya untuk melakukan revisi UU MD3 agar Ketua DPR tak diduduki PDIP sebagai pemenang Pileg 2024.

Menurut aturan UU MD3, PDIP berhak kembali menjadi Ketua DPR sebagai partai pemenang pileg.

"Belum tuh (enggak lobi pimpinan parpol)," kata Airlangga di Hotel Fairmont, Senayan, Senin (1/1).

Airlangga juga membantah pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bahwa Golkar menekan PDIP untuk revisi UU MD3. Dia mengatakan saat ini fokus melakukan konsolidasi pasca pemilu 2024.

"Naturalnya Golkar kita masih tenang-tenang saja. Kita Konsolidasi berapa kursi dan lain-lain," tutup Menko Perekonomian itu.

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto berbicara kepada wartawan pada konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (1/2/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Sebelumnya, Hasto menyebut partainya mendapatkan tekanan dari Golkar terkait posisi Ketua DPR periode 2024-2029. Hasto mengatakan ada upaya dari Golkar untuk merevisi UU MD3 sehingga jatah Ketua DPR tak jatuh ke PDIP sebagai partai pemenang pileg 2024.

"Ini kan belum-belum PDI sudah ditekan oleh Golkar mau mengambil alih lewat MD3, mengambil jabatan ketua DPR RI," kata Hasto dalam diskusi 'bertajuk 'Sing Waras Sing Menang', Sabtu (30/3).

Dia mencontohkan saat perebutan kursi Ketua DPR periode 2014-2019, saat PDIP menjadi jawara pileg namun kursi Ketua DPR justru diduduki Setya Novanto yang berasal dari Golkar. Hal itu, terjadi karena Golkar menginisiasi revisi UU MD3 dan mengusulkan sistem paket pimpinan DPR.

"Karena tahun 2014 yang lalu ketika PDI Perjuangan menang, Pak Jokowi menang, itu kan dilakukan perubahan UU MD3," ucap dia.

Hasto menuturkan saat perebutan Ketua DPR periode 2014-2019, operasi politik mengeluarkan banyak biaya.

"Saya mendengar konon itu habis USD 3.000.000 itu untuk melakukan operasi politik di DPR. Kalau di Amerika adalah lobbyist-lobbyist, itu dieksekusi oleh political science committee (PIC). Ketika saya melakukan riset terhadap kecurangan pemilu tahun 2009," kata Hasto.