Airlangga soal Dana e-KTP ke Rapimnas: Sudah Lewat, Tatap Masa Depan

Ketum DPP Golkar Airlangga Hartanto. (Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan)

Mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menyebut adanya aliran dana Rp 5 miliar dalam korupsi proyek e-KTP untuk Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar yang digelar pada tahun 2012 lalu.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto enggan berkomentar banyak. Dia menyebut kasus itu sudah lama, sementara partainya kini ingin fokus pada masa depan.

"Sudah lewat kita menatap masa depan. Kita menatap masa depan. Sudah Munaslub, sudah ada release and research. Tanya pada saat itu," kata Airlangga di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (23/3).

Setya Novanto di Pengadilan Tipikor. (Foto: Iqbal Firdaus/kumparan)

Sementara itu, politikus Golkar Aziz Syamsudin menjelaskan bahwa yang mengetahui keuangan saat Rapimnas tersebut adalah bendahara umum Golkar. Saat itu dijabar oleh Setya Novanto.

"Seharusnya yang tahu itu kas, bendahara umum, proses penyelenggaraan segala macamnya dan sumbangan kader. Sumbangan kader enggak besar," ujarnya.

"Bendahara umum yang melakukan pencatatan program-progran partai kegiatan partai dicater kemudian dianggarkan gimana source-nya bendahara umum," pungkasnya.

Kesaksian Setya Novanto itu disampaikan saat diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Kamis (22/3). Awalnya, Novanto mengakui keponakannya yang bernama Irvanto Hendra Pambudi menjadi kurir pemberian uang korupsi e-KTP. Hal tersebut dilakukan Irvanto lantaran dijanjikan pekerjaan terkait e-KTP oleh Andi Narogong.

"Saya baru ingat juga bahwa dia (Irvanto) ada kontribusi di Rapimnas Golkar. Dia sampaikan ke saya, 'saya udah bayar nih'. Tapi setelah saya lihat, dia itu ngasih uang dari e-KTP," ucap Novanto.