Akankah Israel Patuh Resolusi Gencatan Senjata di Gaza?

Warga Iran membakar bendera Israel saat protes di Teheran untuk mendukung warga Palestina di Gaza pada 18 November 2023. Foto: AFP

Resolusi gencatan senjata di Gaza disahkan Dewan keamanan PBB pada pekan ini. Akan tetapi muncul pertanyaan apakah Israel akan patuh pada resolusi atau tidak?

Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, pelaksanaan resolusi DK PBB ini bisa dipaksakan dengan cara memandatkan pasukan multinasional PBB.

"Resolusi DK PBB ini bisa dipaksakan dengan cara DK memandatkan pasukan multinasional PBB dengan menggunakan kekerasan atau penyerangan terhadap Israel."

"Masalahnya, dalam resolusi DK yang diterbitkan kemarin, tidak ditentukan penggunaan pasukan multinasional DK PBB. Sehingga sulit untuk dipaksakan. Ujung-ujungnya bisa tidak efektif," ungkapnya kepada kumparan, Rabu (27/3).

Seorang tentara Israel duduk di samping unit artileri di sisi Israel perbatasan Israel-Gaza, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, 14 Desember 2023. Foto: Amir Cohen/Reuters

Lalu, apa sanksi yang akan didapatkan Israel jika tidak melakukan gencatan senjata?

Sampai Rabu (27/3) Israel belum mematuhi resolusi. Yang teranyar Israel malah menyerang RS Nasser di Gaza. Akibatnya 12 orang tewas.

Israel bahkan kecewa dengan sikap Amerika Serikat yang abstain dan tidak konsisten mendukung Israel.

Pengajar sekaligus penasihat bidang hubungan internasional dan kebijakan publik, think-tank independen Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja, mengatakan tak ada sanksi fisik yang bisa diberikan DK PBB kepada Israel jika mereka mengabaikan resolusi gencatan senjata.

"Sanksi di resolusi ini sifatnya moral saja, tidak ada sanksi fisik," ungkap Dinna dalam pesannya kepada kumparan, Rabu (27/3).

Hikmahanto menambahkan, jika DK PBB tidak memberikan mandat untuk menurunkan pasukan internasional, maka tidak akan ada konsekuensi apa-apa untuk Israel.

"Paling dikucilkan saja karena melakukan perang yang tidak sah," tuturnya.

Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield berbicara dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai situasi di Timur Tengah, termasuk masalah Palestina, di markas besar PBB di New York, Selasa (25/3/2024). Foto: ANGELA WEISS / AFP

Amerika Serikat (AS), sekutu Israel, menyatakan abstain, usai sebelumnya mem-veto keputusan DK PBB soal gencatan senjata di Gaza.

Menyambut baik resolusi DK PBB tersebut, Dinna merasa hal ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Namun, menurutnya, Israel tidak akan menepati resolusi tersebut

"Keterbatasan resolusi ini adalah karena sifatnya gencatan senjata selama Ramadan saja, supaya bisa ada akses humanitarian. DK PBB menolak ide Rusia agar gencatan senjata bersifat permanen. Artinya sebenarnya kesepakatan ini sementara saja sifatnya, jangka pendek, cuma selama Ramadan."

Dia juga melihat bahwa Presiden Joe Biden mendapat tekanan dari masyarakat dalam negeri di AS. Biden merasa tidak diuntungkan karena publik mulai mengaitkan keberpihakannya dengan "massacre" atau pembunuhan massal terhadap warga sipil d Gaza.

"Jadi menurut saya kalaupun Israel tidak patuh; AS akan berusaha menetralkan suara keras Israel agar di level nasional tidak lagi muncul kekerasan senjata di Gaza," tutupnya.