Akselerasi Transisi Energi, Upaya Mitigasi Perubahan Iklim

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam Acara Partnership in Climate Action di Nusa Dua Bali menjelaskan bahwa pemerintah sedang menjalankan transisi energi sebagai upaya mitigasi perubahan iklim disebabkan emisi karbon. Foto: Dok. EBTKE

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa kenaikan permukaan air laut sebesar 1,2 cm akan memberikan dampak kepada 65% populasi global yang tinggal di pesisir pantai. Kenaikan permukaan air laut merupakan satu di antara berbagai dampak dari perubahan iklim, di mana salah satu penyebab utamanya ialah emisi karbon.

Menurut Arifin, sektor energi ikut andil dalam menyumbang emisi karbon, yaitu mencapai 38-40 % dari total keseluruhan emisi karbon secara nasional. "Itu setara dengan lebih dari 450 juta CO2 per tahun," ungkapnya pada Acara Partnership in Climate Action di Nusa Dua Bali, Senin (14/11).

Pemerintah sendiri mengambil langkah konkret guna melakukan berbagai mitigasi dampak negatif dari hal tersebut, salah satunya adalah dengan menjalankan transisi energi. Indonesia bahkan telah menetapkan target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat, sejalan dengan Paris Agreement yang disepakati secara global.

Lebih lanjut, Arifin menjelaskan bahwa untuk mencapai NZE pada tahun 2060, pemerintah telah membuat roadmap transisi energi hingga tahun 2060 yang dibagi menjadi setiap lima tahun.

"Kita merencanakan per lima tahun, mencanangkan target berapa juta ton emisi yang harus kita kurangi, dan hal apa saja yang harus dilakukan dalam kurun waktu lima tahun," imbuh Arifin.

Roadmap transisi energi tersebut, sambung Arifin, berisi dua program utama, yaitu supply dan demand. Di mana dari sisi supply, salah satu caranya ialah dengan mengurangi penggunaan pembangkit listrik berbahan baku batubara (PLTU).

"Kita sedang melakukan kajian untuk mempensiunkan 33 unit PLTU," jelasnya.

Arifin menambahkan, hingga tahun 2060 nanti, pemerintah akan membangun pembangkit listrik sebesar 600 GW, yang berbasis dari energi baru terbarukan (EBT).

Untuk mencapai hal tersebut, lanjutnya, bukanlah hal yang mudah, karena proses transisi energi memerlukan pendanaan yang sangat besar. Selain itu, akses teknologi yang masih terbatas juga menjadi kendala dalam transisi energi.

"Karena itu, transisi energi perlu dukungan dan kolaborasi dari banyak pihak, karena tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah saja," tandasnya.

Untuk diketahui, dalam roadmap transisi energi, target pengurangan emisi hingga tahun 2025 yaitu sebesar 231,2 juta ton CO2, sedangkan di tahun 2030 pemerintah menargetkan pengurangan emisi CO2 mencapai 327,9 juta ton.