Aksi Blusukan Jokowi Hanya Simbolik, Tak Guna Jika Menteri Masih Beda Sikap

1 Mei 2020 14:19 WIB
comment
5
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Jokowi memimpin terbatas secara online. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Jokowi memimpin terbatas secara online. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
ADVERTISEMENT
Presiden Jokowi kembali blusukan ke gang sempit di daerah Bogor, Jawa Barat. Sambil blusukan, Jokowi memberikan bantuan sembako dan BLT kepada sejumlah warga yang ia jumpai.
ADVERTISEMENT
Pengamat Komunikasi Politik Adi Prayitno berpendapat, blusukan memang telah menjadi karakteristik Jokowi sejak dulu. Hanya saja, menurut Adi, aksi simbolik bagi-bagi sembako saja tidak cukup.
Perlu ada sikap tegas Jokowi untuk menertibkan menteri-menterinya terkait masih adanya aturan soal pencegahan dan penanganan wabah virus corona, termasuk distribusi bansos yang tumpang tindih dan kontradiktif.
"Aksi simbolik begitu tak guna jika distribusi bantuan tak maksimal, menteri-menteri masih silang pendapat. Makanya mesti ditertibkan menteri yang kerap begitu," kata Adi saat dihubungi, Jumat (1/5).
Menurut Adi, Jokowi mesti ambil alih komando penanganan COVID-19. Tujuannya agar penanganan wabah corona ini terintegrasi dengan baik, dan bansos yang disalurkan pemerintah bisa tepat sasaran.
"Menteri hanya menjalankan intruksi saja. Biar tak terjadi silang sengketa dan kebijakan yang saling berseberangan," ujar Adi.
Menhub Budi Karya Sumadi hadiri rapat terbatas bersama Joko Widodo, Rabu (11/3), Foto: Instagram/@sekretariat.kabinet
"Dan juga supaya semua terintegrasi dengan baik, termasuk distribusi bantuan dari pemerintah agar tetap sasaran," imbuhnya.
ADVERTISEMENT
Lebih lanjut, Adi berharap agar Jokowi segera menertibkan para menterinya yang masih mengedepankan ego sektoral dengan membuat aturan yang tumpang tindih.
Ia mencontohkan, dari awal Menkes Terawan dan Plt Menhub Luhut Pandjaitan sempat beda pendapat soal apakah ojek online boleh membawa penumpang.
Kemudian, yang terbaru Menhub Budi Karya Sumadi sempat menyatakan membolehkan pebisnis yang membawa logistik untuk naik pesawat. Padahal, di Permenhub yang diteken Luhut tidak ada aturan yang memuat soal pebisnis boleh naik pesawat.
"Presiden harus segera menertibkan menterinya yang kerap beda pendapat soal bantuan sosial. Secara psikologis tak baik buat kondisi rakyat yang sedang cemas," tutupnya.
======
(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)
**
ADVERTISEMENT
Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.