Aksi Demo Mogok Kerja Tolak Kenaikan Usia Pensiun di Prancis Kian Membara

Aktivis femimis berpakaian ikon Rosie the Riveter tampil selama demonstrasi menentang rencana reformasi pensiun pemerintah Prancis di Paris sebagai bagian dari hari pemogokan dan protes nasional di Prancis, Kamis (19/1/2023). Foto: Sarah Meyssonnier/Reuters

Aksi mogok kerja skala nasional yang menentang kenaikan usia pensiun di Prancis semakin menjadi-jadi. Kini, pemogokan gelombang kedua itu telah mengganggu distribusi aliran listrik, transportasi umum, hingga sekolah-sekolah.

Dikutip dari Reuters, hanya sepertiga dari kereta berkecepatan tinggi TGV yang beroperasi pada Selasa (31/1).

Bahkan jumlah kereta lokal di regional yang beroperasi pun lebih sedikit lagi. Sementara kereta bawah tanah di Kota Paris turut terdampak — peron-peron penuh sesak penumpang lantaran minimnya ketersediaan kereta yang beroperasi.

Tak hanya itu, pihak perusahaan distributor listrik yang dimiliki pemerintah EDF (Electricité de France) melaporkan, pasokan listrik Prancis turun menjadi 4,5 persen atau 3 gigawatt, lantaran para pekerja di reaktor nuklir dan pembangkit listrik tenaga panas bumi ikut mogok kerja.

Sementara setengah dari guru-guru sekolah dasar tidak masuk kerja, begitu pula staf yang bekerja di kilang minyak dan penyiaran publik. Alhasil, tidak ada program berita yang disiarkan, hanya lantunan musik saja.

Tidak hanya guru, bahkan para pelajar juga mendukung aksi protes dan memblokade sekolah menengah Turgot di Paris. Mereka membawa plakat bertuliskan ‘Dukungan untuk para pekerja’ dan ‘Pemuda yang marah’.

Para pengunjuk rasa memegang bendera dan suar serikat buruh CGT selama demonstrasi menentang rencana reformasi pensiun pemerintah Prancis di Nice sebagai bagian dari hari pemogokan dan protes nasional di Prancis, Kamis (19/1/2023). Foto: Sarah Meyssonnier/Reuters

Aksi protes skala nasional ini diorganisir oleh berbagai serikat pekerja di Prancis. Mereka ingin terus menekan pemerintah dan mengubah kebijakan kenaikan pensiun.

Sekjen Serikat Pekerja CFDT, Mylene Jacquot, mengatakan kemungkinan aksi protes ini akan lebih banyak lagi berlangsung dalam beberapa minggu ke depan.

“Ketika ada oposisi yang begitu masif, akan sangat berbahaya jika pemerintah tidak mendengarkannya,” ujarnya.

Di tengah kerusuhan yang terjadi, ada beberapa pihak yang mendukung aksi protes tersebut dan mewajarkan mogok kerja ini. Salah satunya adalah seorang asisten pengacara bernama Catherine (59 tahun) yang tinggal di Paris.

Catherine menuturkan, dia tidak keberatan jika kesehariannya terdampak aksi demo — harus lama menunggu kereta atau berjalan kaki. “Saya mendukung mereka,” kata Catherine.

“Saya akan segera berusia 60 tahun, jadi saya benar-benar tidak senang jika harus bekerja dua tahun lagi,” imbuhnya.

Kritik serupa juga disampaikan oleh Sekjen Serikat Pekerja UNSA, Luc Farre. “Reformasi ini tidak adil dan brutal,” kecam dia.

Para pengunjuk rasa memegang spanduk dan bendera serikat pekerja Prancis selama demonstrasi menentang rencana reformasi pensiun pemerintah Prancis di Nice sebagai bagian dari hari pemogokan dan protes nasional di Prancis, Kamis (19/1/2023). Foto: Eric Gaillard/REUTERS

“Memajukan [usia pensiun] menjadi 64 tahun adalah sebuah kemunduran secara sosial,” sambung Farre.

Namun, tidak semua setuju atas penyelenggaraan protes. Salah seorang pekerja di sektor industri mewah, Matthieu Jacquot (34 tahun), contohnya.

“Tidak ada gunanya mogok kerja. RUU ini akan diadopsi bagaimanapun juga,” jelas Jacquot.

Hasil polling menunjukkan, sebagian besar penduduk Prancis menentang reformasi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Emmanuel Macron.

Mereka muak dan marah lantaran tidak memperoleh kenaikan gaji, sementara krisis biaya hidup yang dipicu oleh kenaikan inflasi kian melonjak dan menjerat mereka.

Meski begitu, Macron berniat untuk tetap berada pada pendiriannya.

Seorang pengunjuk rasa yang mengenakan topeng bergambar Bernard Arnault, ketua LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, saat hari pemogokan nasional dan protes untuk upah yang lebih tinggi di Paris, Prancis, Selasa (18/10/2022). Foto: Benoit Tessier/REUTERS

“Reformasi ini sangat penting untuk memastikan kelangsungan sistem pensiun,” jelas Macron, pada Senin (30/1).

Sebelumnya, pemerintah Paris telah membuat beberapa konsesi dalam RUU — seperti menetapkan usia pensiun di 64 tahun dan menunda usia kelayakan untuk mendapatkan pensiun penuh. Semula, usia agar pekerja bisa pensiun yakni di usia 62 tahun.

Menurut perkiraan Kementerian Ketenagakerjaan Prancis, langkah-langkah ini akan menghasilkan tambahan sebesar EUR 17,7 miliar (Rp 288 triliun) dalam kontribusi pensiun tahunan.

Perdana Menteri Prancis Elisabeth Borne mengatakan, ambang batas usia minimal 64 tahun untuk pensiun tidak dapat dinegosiasikan.

Namun, Borne menambahkan, pemerintah sedang mencari cara untuk mengimbangi beberapa dampak negatifnya — khususnya yang dibebankan terhadap kaum perempuan.

Perdana Menteri Prancis Elisabeth Borne di Matignon di Paris pada Minggu (19/6/2022). Foto: Ludovic Marin/POOL / AFP

Sementara itu, pihak serikat pekerja memiliki solusi lain untuk meningkatkan pendapatan di tengah lonjakan inflasi selain menaikkan usia minimal pensiun.

Contohnya, seperti mengenakan pajak lebih pada kelompok elite atau meminta perusahaan yang mampu untuk berkontribusi lebih banyak terhadap masyarakat.

Hingga keinginan dan protes mereka didengar oleh pemerintah, serikat-serikat pekerja berencana untuk mengadakan lebih banyak protes di bidang industri pada masa mendatang.

Mereka berharap dapat mengulangi jumlah demonstran yang besar seperti yang terlihat dalam aksi protes pertama pada 19 Januari lalu.

Kala itu, lebih dari satu juta orang turun ke jalanan dan memprotes kenaikan usia pensiun di penjuru Prancis. Serikat Pekerja CGT mengatakan, ada lebih dari dua juta orang ikut dalam unjuk rasa tersebut, termasuk 400.000 di antaranya berada di Paris.