Aksi Jogja Memanggil Kritisi MBG hingga Efisiensi Anggaran Pendidikan
·waktu baca 2 menit
PerbesarMahasiswa dan elemen masyarakat sipil yang tergabung di Aliansi Jogja Memanggil menggelar aksi di Kantor DPRD DIY, Kamis (20/2)
Mereka berjalan dari tempat pakir Abu Bakar Ali ke Kantor DPRD DIY dan direncanakan akan ke Titik Nol Kilometer.
"Kami Jogja Memanggil mengadakan aksi turun ke jalan di mana kawan-kawan kami semua di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di Makassar, sudah melakukan aksi juga," kata Humas Jogja Memanggil Semanof di lokasi aksi.
Massa Jogja Memanggil menilai ketika Prabowo berkuasa banyak sekali kebijakan yang tak jelas.
"Kebijakan-kebijakan yang terjadi karena gagalnya komunikasi publik dari para menteri-menterinya. Seperti misalnya PPN 12%. Ketika para menterinya mengatakan ada perbedaan-perbedaan informasi, akhirnya kebutuhan pokok tetap naik," bebernya.
Katanya, meskipun Menteri Ekonomi Sri Mulyani menyatakan PPN 12 persen hanya untuk barang mewah tetapi pada kenyataannya bahan pokok tetap naik. Rakyat semakin kesusahan ketika gas LPG 3 kilogram langka.
"Komunikasi publik yang buruk menunjukkan bahwa para menterinya, termasuk dalam hal ini Bahlil, tidak kompeten dalam menjabat pemerintahan," tegasnya.
Jogja memanggil juga mengkritisi makan bergizi gratis (MBG) yang dinilai didasari pada ambisi semata.
Kemudian massa juga menyoroti munculnya dwifungsi dan militerisasi, UU Cipta Kerja yang tak berpihak ke pekerja, hingga pemangkasan anggaran pendidikan rakyat.