Aksi Jogja Memanggil Kritisi MBG hingga Efisiensi Anggaran Pendidikan

Massa Jogja Memanggil di Jalan Malioboro, Kamis (20/2/2025). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Mahasiswa dan elemen masyarakat sipil yang tergabung di Aliansi Jogja Memanggil menggelar aksi di Kantor DPRD DIY, Kamis (20/2)

Mereka berjalan dari tempat pakir Abu Bakar Ali ke Kantor DPRD DIY dan direncanakan akan ke Titik Nol Kilometer.

"Kami Jogja Memanggil mengadakan aksi turun ke jalan di mana kawan-kawan kami semua di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di Makassar, sudah melakukan aksi juga," kata Humas Jogja Memanggil Semanof di lokasi aksi.

Massa Jogja Memanggil di Jalan Malioboro, Kamis (20/2/2025). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Massa Jogja Memanggil menilai ketika Prabowo berkuasa banyak sekali kebijakan yang tak jelas.

"Kebijakan-kebijakan yang terjadi karena gagalnya komunikasi publik dari para menteri-menterinya. Seperti misalnya PPN 12%. Ketika para menterinya mengatakan ada perbedaan-perbedaan informasi, akhirnya kebutuhan pokok tetap naik," bebernya.

Massa Jogja Memanggil di Jalan Malioboro, Kamis (20/2/2025). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Katanya, meskipun Menteri Ekonomi Sri Mulyani menyatakan PPN 12 persen hanya untuk barang mewah tetapi pada kenyataannya bahan pokok tetap naik. Rakyat semakin kesusahan ketika gas LPG 3 kilogram langka.

"Komunikasi publik yang buruk menunjukkan bahwa para menterinya, termasuk dalam hal ini Bahlil, tidak kompeten dalam menjabat pemerintahan," tegasnya.

Mahasiswa dari berbagai kampus dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil berkumpul di tempat parkir Abu Bakar Ali, Kamis (20/2/205). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Jogja memanggil juga mengkritisi makan bergizi gratis (MBG) yang dinilai didasari pada ambisi semata.

Kemudian massa juga menyoroti munculnya dwifungsi dan militerisasi, UU Cipta Kerja yang tak berpihak ke pekerja, hingga pemangkasan anggaran pendidikan rakyat.