Aksi Strategis Mahasiswa UI: Kartu Kuning Jokowi hingga Bendera Kuning ke Luhut

Unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung Rektorat Universitas Indonesia (UI), Selasa (12/10). Foto: Dok. Istimewa

Aksi mahasiswa bukanlah hal baru. Beragam hal dilakukan dan disuarakan ke pemerintah demi perbaikan.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI menjadi pihak yang kerap demonstrasi dan aksi simbolik. Dari mulai penentangan kebijakan pemerintah hingga tuntutan turunkan harga barang pokok.

Aksi mereka juga tak jarang mendapat perhatian publik. Apalagi kalau dikemas dalam teatrikal atau aksi simbolik.

Aksi Bendera Kuning

Mereka melakukan aksi simbolis 'bendera kuning' di depan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kemarin, Selasa (12/4).

Kemarin, Luhut diundang Universitas Indonesia (UI) untuk mengisi sebuah kuliah umum di Balai Sidang UI.

Ketua BEM UI Bayu Satria bersama dengsn anggota BEM lainnya 'menghadang' kedatangan Menko Maritim dengan aksi mengacungkan bendera kuning.

"Mahasiswa UI menggelar aksi simbolik membawa bendera kuning menandakan matinya demokrasi Indonesia," kata Bayu kepada kumparan.

Bayu menjelaskan, aksinya bersama dengan mahasiswa UI lainnya yaitu menuntut 2 hal kepada Pemerintah. Mahasiswa UI juga tak diperbolehkan masuk ke dalam Balai Sidang UI.

"Saat kita melakukan aksi, kita dilarang masuk ke dalam Balai Sidang UI. Padahal kami ingin menuntut dua hal, satu cabut statuta UI kepada Rektor UI dan kedua menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden," tutur Bayu.

Luhut pun menghadapi para mahasiswa. Ia mengaku tak pernah mewacanakan Presiden 3 periode.

"Saya tidak pernah mengatakan presiden 3 periode, yang saya katakan itu di bawah banyak meminta pemilu ditunda. Apakah saya salah bilang gitu? Kalau kamu ngomong gitu salah? Enggak kan?" tutur Luhut.

Aksi Kartu Kuning ke Jokowi

Aksi simbolis BEM UI di depan pejabat Pemerintah tidak sekali ini dilakukan. Sebelumnya, BEM UI pernah menjalankan aksi 'kartu kuning' di depan Presiden Jokowi saat menghadiri acara Dies Natalies ke-68 Universitas Indonesia.

Aksi tersebut dilakukan oleh Ketua BEM UI 2018 Zaadit Taqwa mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) kala itu.

Saat Jokowi selesai pidato di area Balairung UI, mahasiswa tersebut maju ke depan dengan mengangkat kartu kuning untuk Jokowi.

Zaadit Taqwa di Demo BEM SI Foto: Yuana Fatwalloh/kumparan

Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI saat itu, Averous Noor Esa, menjelaskan aksi Zaadit memberikan kartu kuning kepada Jokowi yakni sebagai bentuk peringatan dari mahasiswa.

"Di dalam Balairung memang gimmick-nya kita mengeluarkan kartu kuning untuk Jokowi. Kenapa kartu kuning? Ini peringatan untuk Jokowi. Karena sudah melakukan beberapa pelanggaran," kata Averous saat dihubungi kumparan, pada Februari 2018 lalu.

Averous menjelaskan, pelanggaran yang disuarakan terkait tiga isu. Isu yang pertama adalah fenomena gizi buruk yang terjadi di Kabupaten Asmat, Papua.

Kemudian, pelanggaran berikutnya yaitu soal usulan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo soal jenderal dari Polri yang bakal menjadi Penjabat Gubernur.

"Yang ketiga Permenristekdikti tentang Organisasi Mahasiswa yang kami nilai memberangus kegiatan mahasiswa," ungkap dia.

Buang Jaket Kuning

Ketua BEM UI Manik Margamahendra di DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (23/9). Foto: Fachrul Irwinsyah/kumparan

Aksi membuang jaket almamater dilakukan oleh Ketua BEM UI Manik Margamahendra saat melakukan orasi saat berdemo di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat tahun 2019 lalu. Aksi demo diikuti oleh mahasiswa dan para buruh.

Dalam orasinya, Manik mengkritik keras sejumlah kebijakan Jokowi yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil. Salah satunya, terkait pembahasan RKUHP yang dinilai tidak melibatkan masyarakat luas.

Saat tengah berorasi, Manik membuang jas almamater kuning yang digunakannya jika dianggap sebagai sekat untuk berkomunikasi dengan pemerintah.

"Jika jas almamater ini yang membuat kita mahasiswa tersekat, maka saya rela melepasnya karena saya adalah bagian dari rakyat! Hidup rakyat!," kata Manik 28 Oktober 2019.