Aktivis Neni Layangkan Somasi ke Diskominfo Jabar Usai Menjadi Korban Doxing
·waktu baca 3 menit
PerbesarAktivis demokrasi atau Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP), Neni Nurhayati, melayangkan somasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat (Diskominfo Jabar) atas dugaan doxing yang dilakukan di media sosial.
Dugaan doxing itu berawal dari akun-akun Diskominfo Jabar, yakni Diskominfo Jabar, Jabar Super App, Pemda Provinsi Jawa Barat, Pemdaprov Jabar, dan Jabar Saber Hoaks, yang memuat sebuah video cek fakta pada tanggal 16 Juli 2025.
Video tersebut adalah video Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang bicara soal klarifikasi buzzer. Aslinya, dalam video Dedi, tidak terpampang foto Neni; tetapi dalam postingan Diskominfo Jabar dan akun-akun afiliasinya, foto wajah Neni dipasang. Alhasil, Neni menuai beragam hujatan di media sosial pribadinya.
“Pada hari ini kami menyampaikan somasi kepada Pemprov Jabar dan juga kepada Dinas Kominfo Pemprov Jabar. Perlu kami sampaikan bahwa pemasangan foto itu tanpa izin itu kemudian memicu terjadinya doxing yang dialami oleh klien kami,” kata kuasa hukum Neni Nur Hayati, Ikhwan Fahrojhi, saat ditemui di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Senin (21/7).
Neni melalui kuasa hukumnya menuntut Diskominfo Jabar untuk melakukan take down atas postingan yang menampilkan wajahnya. Termasuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.
“Yang kedua, kemudian melakukan take down karena sampai hari ini akun-akun yang memasang wajah klien kami itu masih tertutup sampai hari ini karena itu kami memberikan waktu 2x24 jam untuk melakukan take down dan 1x5 hari untuk menyelesaikan ini dengan cara minta maaf secara terbuka di media,” ujarnya.
Putuskan Tutup Kolom Komentar
Neni Nurhayati mengatakan untuk sementara waktu dirinya akan menutup kolom komentar terlebih dahulu. Sebab untuk pertama kalinya, ia mengalami serangan bertubi-tubi.
“Saya akan tutup kolom komentar, karena komennya itu tidak biasanya. Saya memang sering mengkritik pejabat publik lainnya, selain Kang Deddy Mulyadi. Saya banyak mengkritik, termasuk Pak Presiden itu sendiri. Hanya saja, saya belum pernah mendapatkan serangan digital yang sangat parah seperti sekarang,” ucap Neni.
Neni menjelaskan, pada tanggal 5 Juli 2025, dirinya memang membuat unggahan mengenai bahaya buzzer yang dapat mengancam demokrasi. Kendati demikian, dirinya tidak pernah menyebut secara khusus tentang Dedi Mulyadi.
“Jadi, tidak ada mention Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, atau nama Kang Dedi Mulyadi itu sendiri. Saya justru jadi bertanya-tanya juga, kenapa kok merasa resah dengan TikTok saya itu,” ungkapnya.
Penjelasan Diskominfo Jabar
Kepala Diskominfo Jabar Adi Komar mengatakan pihaknya tidak bermaksud untuk mempublikasikan identitas seseorang ke ranah publik. Tujuan konten tersebut untuk memudahkan audiens menerima informasi.
“Diskominfo Jabar melakukan teknik komunikasi publik sesuai dengan platform (dalam hal ini media sosial) yang dilihat dan dicerna sesuai audiens dan konteks. Dalam postingan tersebut, Diskominfo Jabar melakukan teknik stitch atau melampirkan atau mengutip konten sebelumnya yang terkait sesuai konteks, dan informasi yang sifatnya terbuka,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Meskipun begitu, Adi belum memberikan keterangan terkait layangan somasi yang diberikan oleh Neni.
Dedi Mulyadi: Diskominfo Jalan Sendiri
Dedi Mulyadi menyatakan tidak mengarahkan Diskominfo untuk memasang foto Neni. Dedi bahkan mengaku tidak tahu Neni.
"Jadi saya jalan sendiri, Diskominfo jalan sendiri," ujar Dedi kepada kumparan, Senin (21/7).
Dedi pun menjelaskan soal videonya. "Waktu saya posting, ada yang menuduh bahwa saya menggunakan buzzer, menggunakan dana APBD, saya tidak tahu nama si ibu itu siapa, sama sekali tidak tahu. Yang jelas ada ibu-ibu, teteh-teteh, pakai kerudung, ngomong, ya saya harus jelaskan dong karena itu beritanya hoaks menurut saya, saya harus jelaskan, hak saya menjelaskan," katanya.
"Saya tidak punya buzzer. Tim media juga tidak punya," ujar Dedi.