Alasan Dasco Minta KPK Awasi Haji 2025: Penyelenggaraan Haji Harus Diperbaiki

Ketua harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tiba di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Tim Pengawas Haji 2025 Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan alasan mengapa KPK harus terlibat dalam pengawasan pelaksanaan haji. Dasco khawatir dengan pelaksanaan haji dari tahun ke tahun yang kerap menimbulkan polemik.

“Ya memang ada keprihatinan bahwa kemudian penyelenggaraan haji ini dari tahun ke tahun memang harus diperbaiki,” kata Dasco usai rapat bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (7/1).

Dasco telah menjelaskan kondisi tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat. Prabowo pun menyetujui usulan itu dan mendorong agar pelaksanaan haji ini diawasi aparat penegak hukum.

“Lalu kemudian dalam satu rapat saya dengar bahwa memang Pak Prabowo minta supaya penyelenggaraan haji ini didampingi oleh aparat penegak hukum,” kata Dasco.

“Ya bisa nanti dari Kejaksaan, bisa dari KPK supaya penyelenggaraannya bisa berjalan dengan baik,” lanjutnya.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco rapat bersama Timwas Haji 2025, Selasa (7/1/2025). Foto: Haya Syahira/kumparan

Terbaru, Komisi VIII DPR RI, Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Haji (BPIH) 2025, dan Kementerian Agama menyepakati rata-rata Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp 89.410.258,79. Angka ini merupakan usulan Panja BPIH 2025.

Selanjutnya, kesepakatan tersebut akan dikukuhkan dalam keputusan presiden. Nanti sore, Panja BPIH akan menghadap Prabowo di Istana Negara untuk membahas lebih lanjut pelaksanaan haji tahun ini.

“Hari ini Panja Haji bisa diterima oleh Presiden jam 15.45. Jadi biar nanti mendorong Keppres dan langsung menyampaikan masalah lobi pemerintah soal kuota haji lansia,” kata Dasco dalam rapat bersama Komisi VIII pagi tadi.

Tanggapan KPK

KPK menyambut baik rencana pelibatan pengawasan pelaksanaan haji 2025 tersebut. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengatakan fungsi pengawasan sudah menjadi salah satu tugas lembaga antirasuah.

"Tentu KPK menyambut positif permintaan presiden tersebut karena selaras dengan salah satu tugas KPK adalah monitoring terhadap instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik," ujar Fitroh saat dihubungi, Selasa (7/1).