Alasan Warga Wadas Tolak Tambang untuk Bendungan Bener: Jaga Agama, Lingkungan

Warga beraktivitas di sekitar rumahnya di Desa Wadas, Bener, Purworejo, Jawa Tengah, Rabu (9/2/2022). Foto: Hendra Nurdiyansyah/ANTARA FOTO

Kericuhan antara warga dan aparat terjadi dalam proses pengukuran lahan warga untuk penambangan batu andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, pada 8 Februari 2022. Puluhan orang pun bahkan harus dibawa ke kantor polisi.

Seperti diketahui, tambang andesit ini merupakan bahan baku untuk pembangunan proyek Bendungan Bener. Jaraknya 10 kilometer dari Desa Wadas.

Kepala Divisi Advokasi LBH Yogyakarta Julian Duwi Prasetia di Kantor LBH Yogyakarta kuasa hukum para warga Wadas yang menolak tambang mengatakan bahwa sejak awal warga tidak pernah membahas ganti rugi. Pilihan mereka satu, yaitu menolak tambang.

"(Alasan) pertama soal menjaga agama. ya itu tanah itu menjaga tanah lingkungan itu bagian dari sikap menjaga agama mereka. Kedua mereka melakukan ini untuk mengutuhkan desa mereka," kata Julian ditemui di Kantor LBH Yogyakarta di Kotagede, Yogyakarta, Kamis (10/2).

"Ya alasan lingkungan mungkin atau alasan apa pun bisa direkayasa di dalam amdal. Tetapi sikap politis warga ini harus dipertahankan ini warga negara Indonesia kok tidak boleh menyatakan sikap politik (menjaga hak tanah), itu kemudian itu menjadi pertanyaan juga," terangnya.

Berdasarkan surat kuasa, ada 200 lebih warga Wadas yang diadvokasi LBH Yogya. Luas tanah mereka mencapai 114 hektar atau separuh dari luas Desa Wadas itu sendiri. Jumlah warga yang menolak tambang ini diklaim mencapai 80 persen.

"Mereka memaknai bahwa tanah mereka itu menjaga tanah mereka, itu bagian dari menjaga agama mereka itu yang saya pahami dari apa yang selama ini kami berproses," tegasnya.

Awal konflik di Wadas bermula pada 2018 lalu ketika Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengeluarkan Izin Penetapan Lokasi atau IPL. Daerah Wadas adalah wilayah yang subur dengan berbagai macam hasil bumi seperti kemukus, durian, aren, dan lain sebagainya.

"Sebelumnya itu daerah yan sejahtera ya. Jadi kan sebelum tadi malam ya di salah satu kanal media Ganjar menyatakan bahwa ini proyek yang berbeda antara proyek Bendungan (Bener) dan pertambangan. Nah bendungan kan sudah aman-aman saja dan proyek pertambangannya, jadi niatnya pemerintah mau bangun bendungan apa mau nambang," katanya.

"Kalau mau bangun bendungan kan katanya sudah aman-aman saja. Lha terus pertanyaan kenapa kok proyek penambangan masih ini," ujarnya.

Julian menyebut dalam konteks permasalahan ini tidak ada permasalahan terkait proyek strategis nasional dengan warga Wadas. Justru yang dipertanyakan kenapa harus Wadas yang ditambang.

"Nah Izin Penetapan (lokasi) jadi satu. Jadi nggak ada satu nomenklatur pun yang bilang bahwa penambangan itu adalah kepentingan umum. Kalau gitu Kendeng pembebasan tanahnya pakai kepentingan umum dong. Atau pertambangan batu bara pakai kepentingan umum. Jadi negara yang berdiri untuk membebaskan tanah, untuk kepentingan swasta. Nggak gitu dong caranya," katanya.

Selama 2018 disebutkan tidak ada konflik antara warga yang kontra dan warga yang pro. Warga yang menolak tambang juga menyampaikan aspirasinya tanpa melakukan tindakan kriminal.

"Sudah melakukan audiensi sudah melakukan kegiatan nonlitigasi dan lain-lain. Mereka sudah berupaya berkomunikasi gitu tapi dua tahun tiga tahun itu tidak pernah ada ruang yang itu ditawarkan," ujarnya.

Konflik baru terjadi ketika aparat mulai masuk. Selain konflik kemarin, konflik sempat terjadi pada 23 April 2021. Saat itu, aparat juga masuk desa menurut Julian

"Ya pemicu konflik menurut kami ya datangnya aparat gabungan itu sendiri. Coba nanti teman-teman kroscek apakah ada konflik atau gesekan sejak 2018 sampai tidak datangnya aparat," katanya.

"Selalu kalau ricuh itu pasti kedatangannya aparat. Pasti itu. Alasan hari ini karena gesekan wong sebelumnya aja nggak ada gesekan kok momennya pas difasilitasi oleh aparat gitu. Berarti gesekan ini difasilitasi oleh aparat gitu. Kami mempertanyakan itu," katanya.