Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.98.1
Alex Marwata & Nurul Ghufron ke Dewas, Diperiksa soal Pencopotan Brigjen Endar
12 April 2023 11:35 WIB
·
waktu baca 2 menit
ADVERTISEMENT
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dan Nurul Ghufron, mendapatkan giliran pertama menjalani pemeriksaan Dewan Pengawas (Dewas) terkait pencopotan Brigjen Endar Priantoro. Keduanya terpantau sudah tiba di Gedung ACLC KPK.
ADVERTISEMENT
Keduanya tiba di Gedung Dewas secara bersamaan sekitar pukul 10.57 WIB. Tiga menit sebelum jadwal pemeriksaan.
Baik Alex maupun Ghufron, sama-sama tak memberi komentar ke media. Keduanya hanya melambaikan tangan dan berlalu masuk ke gedung Dewas.
Hari ini, pimpinan KPK termasuk Firli Bahuri memang dijadwalkan klarifikasi terkait aduan yang dilakukan Brigjen Endar Priantoro ke Dewas. Endar mempermasalahkan soal pencopotannya dari Direktur Penyelidikan KPK.
Anggota Dewas Syamsuddin Haris mengatakan, pemeriksaan terhadap Firli Bahuri dan kawan-kawan, akan dimulai pukul 11.00 WIB. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap. Tidak serentak 5 pimpinan KPK.
"Mulai jam 11.00 WIB. Tapi saya lupa Pak FB [Firli Bahuri] giliran jam berapa," kata Haris saat dikonfirmasi.
Endar Priantoro diberhentikan dari KPK dengan alasan masa jabatan yang sudah habis. Padahal, Kapolri Jenderal Listyo Sigit sudah menyampaikan surat perpanjangan tugas bagi Endar dua hari sebelum SK pemberhentian, 29 Maret 2023.
ADVERTISEMENT
Surat Kapolri itu tak digubris. Keputusan Firli Bahuri dan kawan-kawan tetap, memberhentikan dengan hormat Endar.
Menilai pemberhentiannya tak punya alasan hukum, Endar kemudian mengadukan Firli Bahuri dan Cahya H. Harefa ke Dewas. Endar ingin menguji keabsahan SK pemberhentiannya, yang diteken dua hari setelah surat permintaan Kapolri dikeluarkan, yakni 31 Maret 2023.
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara diresmikan Senin (24/2). Danantara dibentuk sebagai superholding BUMN dengan tujuan mengoptimalkan kekayaan negara melalui investasi strategis. Aset yang dikelola Rp 14.659 triliun.