Alissa Wahid soal Anggota Kabinet Bikin Blunder: Pemimpin Harus Melayani

Koordinator Jaringan Gusdurian Indonesia, Alissa Wahid, menyampaikan pernyataan sikap Jaringan Gusdurian Indonesia tentang situasi politik Pemilu 2024. Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sekaligus Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Qotrunnada, menyoroti arogansi pejabat di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Meski baru berjalan 3 bulan, beberapa anggota kabinet membuat masyarakat geram karena sikap maupun ulah pengawalnya.

“Pemimpin itu harus walk the talk pemimpin harus melayani bukan dilayani oleh ajudan,” kata Alissa saat ditemui di acara Gerakan Nurani Bangsa menyikapi 100 hari kinerja presiden di Aula Griya Gus Dur, Selasa (28/2).

“Dan memang konsep kita adalah banyak penyelenggaraan negara di Indonesia ini yang terlalu banyak apa namanya terlalu banyak apa ya selebrasi,” lanjutnya.

Jajaran Wakil Menteri Kabinet Merah Putih yang baru dilantik berfoto bersama usai pelantikan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/10/2024). Foto: Hafidz Mubarak/ANTARA FOTO

Alissa mengatakan, pejabat negara di Indonesia cenderung terlalu berfokus pada selebrasi atau seremoni formalitas, daripada pada substansi penugasannya sebagai pejabat.

“Lebih banyak selebritinya gitu. Jadi misalnya gua yang mengikuti berapa orang, nah yang hal-hal seperti itu ya,” kata Alissa.

Sehingga menurut Alissa, menjadi hal yang wajar ketika atribut pejabat negara seperti ajudan membuat pernyataan atau perbuatan yang kontroversi maka hal itu langsung menjadi sorotan publik.

Respons masyarakat yang ramai juga mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap gaya kepemimpinan yang tidak menghormati mereka sebagai warga negara.

“Sebagai masyarakat sangat bermasalah dengan itu sehingga komentarnya kan jadi rame banget ya ketika pengawalnya nunjuk-nunjuk gitu kan,” katanya.

Potongan video yang menunjukkan petugas patwal mobil berpelat nomor RI 36 yang menunjuk-nunjuk sopir taksi. Foto: ANTARA/HO/X-@mafiawasit

Namun masyarakat secara pasif juga menormalkan perilaku pejabat yang semena-mena sebagai hal yang wajar. Tanpa sadar, masyarakat sendiri sebenarnya sudah menempatkan pejabat dalam struktur hierarki yang lebih tinggi.

“Tapi juga di sisi yang lain ada normalisasi di sisi masyarakat melihat para pejabat itu menunjukkan sikap saya berhak, sebagai pejabat saya berhak gitu,” tuturnya.

“Dan rakyat juga berkehendak dan itu jadi wajar, nah ini persoalan yang lebih dalam ya daripada seorang Raffi Ahmad atau Miftah Maulana,” pungkasnya.

Meski baru seumur jagung, pemerintahan Prabowo-Gibran tidak lepas dari blunder atau kontroversi yang dibuat pejabat Kabinet Merah Putih.

Beberapa blunder yang terjadi seperti penghinaan yang dilakukan eks Utusan Khusus Presiden Miftah Maulana Habiburokhman alias Gus Miftah kepada pedagang es teh.

Imbasnya, Gus Miftah mengundurkan diri sebagai Stafsus Prabowo setelah kasusnya viral.

Setelah kasus Gus Miftah, muncul kasus viral patwal Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad yang dianggap arogan kepada sopir taksi Alphard.

Namun, patwal Raffi disebut tidak bersikap arogan karena hanya berupaya memperingatkan sopir taksi agar tidak membuat kemacetan.