
ADVERTISEMENT
PKS menggelar penutupan Munas VI di Hotel Sultan, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto hadir dalam acara ini.
ADVERTISEMENT
Presiden PKS Almuzammil Yusuf menegaskan PKS akan terus bersama Prabowo. Ini sekaligus mengukuhkan dukungan PKS yang saat ini sudah bersama Prabowo di Kabinet Merah Putih.
"PKS berdiri tegak bersama Bapak Presiden Prabowo, mendukung terwujudnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar demi wujudkan ekonomi yang inklusif Berkelanjutan dan berkeadilan," kata Almuzammil di lokasi, Senin (29/9).
Almuzammil menjelaskan ekonomi kerakyatan berazas kekeluargaan tertuang dalam konsep koperasi yang digaungkan Bung Hatta. Gagasan ini kemudian dilanjutkan oleh Margono Djojohadikusumo, yang tak lain merupakan kakek dari Prabowo.
"Gagasan koperasi ini kemudian diwujudkan Oleh Bapak Margono Djojohadikusumo kakek dari Presiden Prabowo Subianto, yang mempelopori pembangunan koperasi di desa-desa dan mendirikan bank pertama milik bangsa Indonesia sebagai penopang tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Inilah tonggak penting dalam kemandirian ekonomi kita," jelas Prabowo.
ADVERTISEMENT
Begitu juga dengan Sumitro Djojohadikusumo. Almuzammil terkesan dengan Sumitro yang berhasil menyelesaikan disertasi tentang kredit rakyat di masa depresi global 1930-an diselesaikan dengan singkat, di usia 24 tahun.
"Pak Sumitro menegaskan bahwa akses keuangan harus inklusif harus menjangkau rakyat kecil. Bukan hanya korporasi besar. Inilah mata rantai sejarah Dari Bung Hatta, Pak Margono, Profesor Sumitro. Dari cita-cita menjadi karya dan hingga kini menjadi tanggung jawab kita bersama," tutur dia.
"Dan Insyaallah Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan cita-cita mulia para pendiri bangsa ini, mewujudkan gagasan ekonomi kerakyatan demi bangsa yang berdaulat, adil dan makmur, Allahu Akbar, Merdeka," ucap dia.
Almuzammil juga menilai Prabowo juga terus meningkatkan kualitas SDM masyarakat. Salah satunya lewat Sekolah Rakyat.
ADVERTISEMENT
"Dengan program Sekolah Rakyat yang dicanangkan Pak Presiden Prabowo yaitu upaya serius pemerintah untuk mengatasi pendidikan, sebagai hak seluruh warga negara, bukan barang kemewahan, Bapak Presiden," kata dia.
