Amerika Serikat Kecewa Utusan Khusus HAM LGBTQI+ Batal ke Indonesia

7 Desember 2022 17:01 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
8
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Sung Y. Kim, saat konferensi pers di Kedubes AS di Jakarta pada Rabu (7/12). Foto: Jemima Shalimar/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Sung Y. Kim, saat konferensi pers di Kedubes AS di Jakarta pada Rabu (7/12). Foto: Jemima Shalimar/kumparan
ADVERTISEMENT
Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Sung Kim, mengungkapkan kekecewaan atas batalnya kunjungan Utusan Khusus AS untuk Memajukan HAM bagi LGBTQI+, Jessica Stern, ke Indonesia.
ADVERTISEMENT
Kim menjelaskan alasan yang membuat hubungan kedua negara begitu kuat. Indonesia dan AS diyakini sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai seperti demokrasi, keragaman, toleransi, dan HAM.
Tetapi, dia menggarisbawahi, nilai-nilai ini harus berlaku untuk setiap anggota masyarakat, termasuk kelompok LGBTQI+. Oleh karena itu, Kim merasa kecewa harus membatalkan rencana perjalanan Stern.
Washington mengambil keputusan itu setelah berkonsultasi dengan pemerintah, serta organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Kendati demikian, Kim mengatakan, dialog masih akan berlanjut dengan kuat.
Jessica Stern, Utusan Khusus AS untuk Hak LGBTQI+, berbicara pada Konferensi Dunia ILGA 2022 (The International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association World Conference) di Long Beach, California, pada 2 Mei 2022. Foto: Robyn Beck / AFP
Menurut Kim, dialog semacam ini sangat penting. Sebab, mereka berkeinginan membangun masyarakat yang sejahtera dan inklusif. Dari dialog itu pula, AS dan Indonesia bisa saling belajar.
"Izinkan saya memperjelas bahwa AS dan Indonesia telah bekerja sangat erat untuk mempromosikan demokrasi, mempromosikan hak asasi manusia, keragaman, dan toleransi," ungkap Kim saat konferensi pers di Kedubes AS pada Rabu (7/12).
ADVERTISEMENT
"Meskipun kami kecewa karena kunjungan Utusan Khusus Stern harus dibatalkan, kami bertekad untuk melanjutkan kerja sama dan dialog tersebut dengan Indonesia untuk memastikan adanya rasa saling menghormati bagi semua anggota masyarakat kita, termasuk teman-teman kita di komunitas LGBTQI+," tambah dia.
Jessica Stern, Utusan Khusus AS untuk Hak LGBTQI+, berbicara pada Konferensi Dunia ILGA 2022 (The International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association World Conference) di Long Beach, California, pada 2 Mei 2022. Foto: Robyn Beck / AFP
Pemerintah AS akan menempuh dialog tentang HAM dengan para pemangku kepentingan, masyarakat sipil, dan pemerintah Indonesia. Kim mengungkapkan harapan mendalam atas pembicaraan tersebut.
"Menurut saya, AS dan Indonesia bisa saling belajar," tutur Kim.
"Meskipun kunjungan Utusan Stern harus dibatalkan, tekad untuk bekerja sama dengan Indonesia untuk mempromosikan keragaman dan toleransi terus berlanjut," sambung dia.
Stern menempati jabatan dalam Kementerian Luar Negeri AS. Sebelumnya, dia juga memimpin sebagai direktur eksekutif organisasi HAM LGBTQI+ terkemuka, OutRight Action International.
ADVERTISEMENT
LGBTQI+ adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, interseks. Tanda + mewakili orang yang tidak mengidentifikasi sebagai pria atau wanita atau gender/orientasi seksual atau identitas tertentu dan lain sebagainya.
Ilustrasi LGBT. Foto: kenchiro168/Shutterstock
Presiden AS, Joe Biden, kemudian menunjuk Stern untuk mengawasi pelaksanaan Memorandum Presiden 4 Februari 2021 tentang Memajukan HAM LGBTQI+ di Seluruh Dunia.
Biden mengarahkan semua lembaga negaranya yang berada di luar negeri untuk memastikan jaminan HAM komunitas LGBTQI+.
Dalam mengimplementasikan ini, Stern dijadwalkan melawat ke tiga negara Asia Tenggara. Dia berniat berkunjung ke Vietnam pada 28 November–2 Desember sebelum ke Filipina pada 3–6 Desember.
Terakhir, Stern berniat melanjutkan perjalanan ke Indonesia pada 7 hingga 9 Desember. Tetapi, kunjungan ini telah dibatalkan.
ADVERTISEMENT
"Selama kunjungannya, Utusan Khusus Stern akan bertemu dengan pejabat pemerintah dan perwakilan dari masyarakat sipil untuk membahas hak asasi manusia, termasuk memajukan hak asasi manusia LGBTQI+," tulis laman resmi Kemlu AS, tanpa merinci pejabat yang dimaksud.