Amien Rais Usul Presiden Dipilih MPR Lagi: Dulu Terlalu Naif Ubah Aturan

5 Juni 2024 15:46 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
8
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua MPR 1999-2004 Amien Rais (kanan) bertemu pimpinan MPR di Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024). Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ketua MPR 1999-2004 Amien Rais (kanan) bertemu pimpinan MPR di Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024). Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan
ADVERTISEMENT
Ketua MPR periode 1999-2004 Amien Rais mengusulkan agar presiden kembali dipilih MPR seperti di masa sebelum reformasi. Amien mengusulkan hal ini setelah merasa bahwa pelaksanaan demokrasi saat ini merosot jauh.
ADVERTISEMENT
Awalnya Amien menceritakan saat menjabat ketua MPR, dia mengubah aturan yang berlaku, yaitu presiden dipilih MPR diubah menjadi dipilih langsung rakyat. Saat itu, ia merasa pemilu langsung lebih baik karena bisa mencegah terjadinya politik transaksional.
"Jadi mengapa dulu saya selaku ketua MPR itu melucuti kekuasaannya (MPR) sebagai lembaga tertinggi yang memilih presiden dan wakil presiden, itu karena penghitungan kami dulu perhitungannya agak naif," kata Amien kepada wartawan usai bertemu pimpinan MPR di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (5/6).
Amien Rais sambangi pimpinan MPR di Gedung DPR, Senayan, Rabu (5/6/2024). Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan
Amien menyesal telah mengubah aturan itu setelah melihat pelaksanaan pemilu sekarang yang sangat buruk.
Salah satu tokoh reformasi ini mengatakan, pemilu saat ini mengandalkan uang dalam jumlah besar.
"Itu (politik uang) luar biasa. Jadi sekarang kalau (presiden) mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak?" sambung eks Ketum PAN yang kini Ketua Majelis Syuro Partai Ummat ini.
ADVERTISEMENT
Agar presiden dipilih kembali oleh MPR, maka perlu amandemen UUD 1945. Amien mendukung amandemen tersebut.
Menurut Amien, masyarakat bisa menyampaikan pertimbangan soal usulan amandemen tersebut.
Tokoh kritis yang dikenal berani vokal pada Orba dan kini terhadap Presiden Jokowi ini mengatakan, praktik politik uang di Indonesia sudah sedemikian masif seperti di Amerika Serikat.
"Kan nanti orang berpikir, punya pertimbangan, tapi kalau rakyat itu patuhnya biasanya, di Amerika itu ada namanya demokrasi dolarisasi, tapi kalau di Indonesia itu demokrasi rupiahtokrasi," tutup lulusan Universitas Chicago, AS, ini.