Amnesti Internasional: Kami Tak Mau Presiden yang Absen Sidang Umum PBB Lagi

Anggota KPU August Mellaz (kanan) bersama Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid (kiri) sebelum pertemuan di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (6/12/2023). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO

Amnesty Internasional Indonesia ikut menyoroti rencana debat Pilpres 2024, terutama soal sikap capres-cawapres terhadap isu kemanusiaan dan pergaulan Indonesia di PBB. Direktur Eksekutif Amnesty Indonesia, Usman Hamid, menyebut peran aktif Indonesia di kancah internasional jadi satu gagasan penting di debat mendatang.

"Kita juga meminta [para paslon] menyampaikan rekomendasi untuk perlindungan pengungsi, dan saya kira ini termasuk juga soal Rohingya atau Afghanistan di Indonesia yang sudah bertahun-tahun hidup dalam ketidakpastian," kata Usman usai audiensi dengan KPU, Jakarta, Rabu (6/12).

"Termasuk untuk memastikan tidak ada hambatan kepada organisasi kemanusiaan atau kepada organisasi gereja di Papua untuk memberikan bantuan kepada pengungsi atau membebaskan sandera kepada organisasi PBB,” sambungnya.

Usman mengatakan, Amnesty Internasional Indonesia ingin pemimpin bangsa nanti aktif dalam rapat PBB. Secara tak langsung Usman menyindir sikap Presiden Jokowi yang sejak menjabat pada 2014 lalu tak pernah hadir di sidang umum PBB.

Anggota KPU August Mellaz (kanan) bersama Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid (kedua kanan) dan aktivis Amnesty International Indonesia melakukan pertemuan di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (6/12/2023). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO

Amnesty Internasional Indonesia juga mendesak KPU untuk mendalami tema HAM dalam debat nanti. Mereka ingin setidaknya ada tiga subtema yang tercakup dalam tema HAM, yaitu soal kebebasan berekspresi, akuntabilitas aparat, serta penanganan pelanggaran HAM masa lalu dan masa depan.

"Saya kira itu penting untuk disampaikan ke KPU sebagai masukan tambahan agar kita bisa mengukur seberapa jauh pemimpin Indonesia ke depan itu memiliki visi yang terbuka tentang masyarakat yang terbuka, tentang pergaulan bangsa-bangsa yang lebih merujuk pada standar internasional," pungkasnya.