Amnesty International: Kekerasan Aparat-Kasus HAM Berat Harus Dibahas di Debat

Pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menunjukkan nomor urut pemilihan umum 2024, di KPU RI, Jakarta, Selasa (14/11/2023). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Amnesty International Indonesia mendesak KPU agar lebih mendalami tema HAM pada debat Pilpres 2024. Isu ini akan jadi tema debat pada sesi pertama, Selasa (12/12).

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendorong tiga sub tema dalam debat soal HAM. Pertama, mengenai kebebasan berekspresi.

“Kami sampaikan bahwa kebebasan ekspresi ini sudah sangat genting di Indonesia,” kata Usman usai audiensi dengan KPU, di Media Centre KPU, Jakarta, Rabu (6/12).

Usman menyebut situasi kebebasan berekspresi saat ini di Indonesia semakin terancam. Ia mencontohkan beberapa kasus seniman yang dijerat pasal karet dalam UU ITE.

Direktur Eksekutif Amnesti Internasional di Indonesia, Usman Hamid. Foto: Thomas Bosco/kumparan

“Di dalam agenda kebebasan berekspresi ini juga kami sampaikan perlunya mengangkat berbagai undang-undang yang problematis di dalam konteks perlindungan kebebasan berekspresi. Antara lain KUHP pidana yang baru, kemudian undang-undang ITE dan juga sejumlah aturan yang masih diskriminatif terhadap kelompok minoritas,” ujar dia.

Lalu, sub tema yang juga didesak untuk diangkat KPU adalah terkait kekerasan aparat. Usman menilai, tak hanya saat Pemilu, pelanggaran HAM oleh aparat juga harus menjadi salah satu topik krusial.

“Kasus-kasus yang terjadi selama ini di berbagai wilayah seperti tragedi Kanjuruhan atau tragedi Rempang, Rembang, Air Bangis, Halmahera, Morowoali. Tapi juga kasus-kasus kekerasan aparat yang terjadi pada saat Pemilu atau pada saat hasil pemilu itu dipersoalkan oleh masyarakat,” tuturnya.

Terakhir, Usman mendorong subtema pelanggaran HAM berat masa lalu sebagai topik yang harus diangkat dalam debat itu. Menurutnya, gagasan para capres/cawapres itu perlu dilihat untuk bagaimana mereka mengimplementasikan apabila nantinya terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.

“Kami menyarankan agar KPU memastikan bahwa agenda debat capres dan cawapres itu benar-benar membahas atau mempertanyakan visi-misi dari calon presiden dan calon wakil presiden terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM berat," kata dia.

'Termasuk juga pencegahan terhadap kasus pelanggaran HAM berat di kemudian hari,” pungkasnya.