Andai Diminta Jadi Ketua KPK, Ahok Lebih Pilih Posisi Jaksa Agung, Kenapa?

Politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyampaikan orasi politiknya dalam acara Ahokers Bareng Ganjar di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jakarta, Minggu (4/2/2024). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditanya oleh rapper Young Lex seandainya dia diminta menjadi Ketua KPK jika Ganjar Pranowo-Mahfud MD menang Pilpres 2024. Menurut Ahok, di posisi tersebut ia tidak akan bisa berbuat banyak. Dia lebih memilih menjadi Jaksa Agung.

"Kalau Ketua KPK ini kolektif, enggak ada guna. Lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Lalu jadi Jaksa Agung, apa yang mau lakukan? makanya saya enggak malu-malu gue mah minta, lu tanya gue minta dong. Apalagi cuma andai-andai. Andai mah gampang ngomong aja. Iya enggak?" kata Ahok dalam acara dialog 'Ahok is Back' di Jakarta, Kamis (8/2).

Kalau menjadi Jaksa Agung, kata Ahok, ia akan membuat list pembuktian illicit enrichment alias pembuktian terbalik bagi para calon pejabat. Hal itu bagian dari upaya bersih-bersih.

Para pejabat itu diminta mendaftar jumlah hartanya, lalu pajak yang dibayarkan. Apabila tidak sesuai, alias hartanya lebih banyak daripada profile gajinya, maka itu akan menjadi pertanyaan.

"Kalau mau jadi pejabat, harta lu berapa, pajak lu bayar berapa, itu sesuai atau enggak. Bikin list. Siapa yang mau jadi pejabat harus punya list ini. Lalu bisa pingsan dong gaji cuma kecil, kok kaya, makanya kan ada tax amnesty," ucapnya.

Ilustrasi KPK. Foto: Hedi/kumparan

Kemudian, Ahok juga bicara soal upaya pemberantasan korupsi. Dia menilai, gaji para pejabat, seperti menteri, sekjen, irjen dan dirjen harusnya dinaikkan, setara direktur BUMN.

"Menteri-menteri naik gaji. Singapura aja 1 juta dolar. Dari pada gaji Rp 18 juta kaya raya main bisnis lebih cilaka kita. Iya dong? Kasih aja Rp 1 miliar lebih, Rp 15 miliar setahun, kecil kok daripada nyolong korupsi," ucapnya.