Andi Arief Respons Jokowi soal Koalisi Gagal: Tak Mungkin Ada Asap Tanpa Api

Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief. Foto: Twitter/@andiarief_

Presiden Jokowi menyoroti tudingan terhadap istana dalam berbagai persoalan, termasuk kemungkinan gagalnya koalisi parpol di Pemilu 2024.

Ketua Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief, berkomentar terkait hal itu. Tanpa menyebut Istana intervensi parpol, Andi mengatakan tudingan itu berkembang karena pasti ada penyebabnya.

"Terlalu banyak isu yang tidak mungkin ada asap tanpa ada api. Presiden boleh saja berniat ada yang meneruskan, tapi selama itu masih diatur dalam kekuasaannya, itu pasti ada kehendak lain, kehendak lain ini untuk dikontrol oleh presiden sebelumnya," ujar Andi saat dihubungi, Kamis (22/12).

Andi mengatakan, dugaan presiden memberi kontrol untuk kepemimpinan selanjutnya sama dengan memberi sebuah batasan dan tidak sensitif terhadap perubahan di masa mendatang.

Dengan dugaan intervensi tersebut, akan berkembang juga tekanan terhadap pemerintah untuk memberi ruang pada perubahan tersebut. Sebab, Andi menegaskan, perubahan itu sudah semestinya terjadi.

Foto Hires Presiden Jokowi Menyampaikan Pidato Kunci dalam Acara Kompas100 CEO Forum Tahun 2022, Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/12/2022). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

"Perubahan itu sekarang sudah menjadi tuntutan di mana-mana, itu enggak bisa ditahan. Kalau ditahan, misalkan pun enggak ditahan dengan berbagai aturan seperti saat ini, tekanan itu tidak akan memudar," tuturnya.

Andi kemudian membeberkan sejumlah kegiatan Presiden Jokowi yang dinilai sebagai pembatasan-pembatasan hingga mencampuri urusan partai dan capres 2024.

Di antaranya pertemuan dengan relawan hingga pernyataannya yang dinilai memberi endorse kepada kandidat capres.

"Memang yang tampak belakang kita tidak lihat, tapi tampak depan kan jelas. Dari pertemuan dengan relawan, isu yang dibuat relawan, seluruh parpol, apalagi parpol-parpol itu masih dalam koalisi. Jadi ada restriksi, ada pembatasan," tuturnya.

Infografik Peta Koalisi Jelang Pilpres 2024. Foto: kumparan

Andi menambahkan, salah satu cara yang seharusnya ditempuh Jokowi dimulai dengan menghapus aturan Presiden Threshold (PT) 20 persen. Sebab, aturan batasan PT dinilai menjadi penyebab masalah dalam demokrasi pemilu.

"Apalagi parpol-parpol itu masih dalam koalisi. Jadi ada restriksi, ada pembatasan," tuturnya.

"Seandainya Pak Jokowi memulai reformasi dengan menghapuskan PT 20 persen, justru sebetulnya biang kerok dari persoalan bangsa ini akan selesai. Karena semua jadi sumpek dengan PT 20 persen itu," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi menyinggung banyaknya tudingan terhadap dirinya dan Istana jelang Pemilu 2024. Terbaru, ia dan Istana dituding ikut intervensi penetapan partai politik peserta Pemilu oleh KPU.

Jokowi mengaku heran dengan berbagai tudingan itu. Eks Wali Kota Solo ini mengatakan, masalah Pemilu bukan merupakan kewenangan dirinya apalagi Istana.

“Ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan (parpol) supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa. Tuduh lagi Presiden ikut-ikutan, Istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Lah urusannya apa dengan saya?” kata Jokowi saat menghadiri HUT ke-16 Partai Hanura di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (21/12).