Andre Rosiade Kembali Temui Menteri PU, Kawal Percepatan Infrastruktur Sumbar

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 3 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade seusai menemui Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (12/8/2026). Foto: Dok. Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade seusai menemui Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (12/8/2026). Foto: Dok. Istimewa

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade kembali menemui Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (12/8/2026). Pertemuan tersebut membahas percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur di Sumatera Barat, termasuk jalan, jembatan, irigasi, serta pengerukan sungai pascabencana.

Andre mengatakan, Kementerian PU terus mendorong realisasi program rehabilitasi dan rekonstruksi yang menjadi bagian dari komitmen pemerintah pusat untuk membangun kembali daerah terdampak bencana. “Pagi ini, 12 Agustus 2026, kita kembali bertemu dengan Pak Menteri PU dalam rangka berdiskusi dan membahas percepatan pembangunan infrastruktur Sumatera Barat,” kata Andre.

Menurutnya, sejumlah proyek strategis di Sumbar kini tengah dikawal agar dapat segera direalisasikan. Salah satunya kelanjutan pembangunan ruas Payakumbuh–Sitangkai yang sebelumnya telah dikerjakan melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) 2025–2026.

“Payakumbuh–Sitangkai itu sudah selesai di IJD 2025–2026. Selanjutnya, Pak Menteri akan membangun Sitangkai–Guguak Cino,” ujar Andre yang juga Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.

Untuk ruas Sitangkai–Guguak Cino–Batusangkar, proyek tersebut telah masuk dalam usulan IJD dengan nilai sekitar Rp37 miliar. Andre juga menyebut pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok sebagai salah satu prioritas. Proyek tersebut telah masuk dalam usulan IJD dengan nilai sekitar Rp49 miliar dan ditargetkan dapat mulai dibangun pada 2027.

“Untuk masyarakat Kota Solok yang ditunggu-tunggu jalan lingkar utara, insyaallah akan dibangun. Kita sedang menunggu persetujuan IJD dari Pak Menteri,” katanya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade seusai menemui Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (12/8/2026). Foto: Dok. Istimewa

Berikutnya, pemerintah pusat juga didorong membangun ruas Kapujan–Rimbo Data di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai tahap awal akses menuju Garabak Data. Ruas tersebut telah diusulkan melalui IJD dengan nilai sekitar Rp26 miliar.

Selain jalan, sejumlah jembatan juga menjadi perhatian. Jembatan Anduriang di Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, yang sebelumnya mengalami kerusakan, telah selesai tahap DED dan diarahkan masuk dalam penganggaran 2027 dengan nilai sekitar Rp47 miliar.

Andre juga menyampaikan rencana pembangunan kembali Jembatan Kalawi–Limau Manis yang rusak akibat bencana serta Jembatan Bintang Tujuah. Untuk Jembatan Bintang Tujuah, kelengkapan administrasi seperti AMDAL dan izin pinjam pakai kawasan disebut telah diselesaikan sehingga diharapkan dapat mulai dibangun pada awal 2027.

Sementara itu, program Jembatan Gantung dan pembangunan Jalan Bidan Dona di Kabupaten Pasaman masih membutuhkan pemenuhan anggaran untuk alokasi DIPA 2026.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, Sumatera Barat menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian pemerintah dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. “Pembangunan di daerah-daerah yang terkena dampak bencana harus kita utamakan, terutama jembatan dan jalan,” kata Dody.

Andre menegaskan dirinya akan terus mengawal program pemerintah pusat agar anggaran pembangunan benar-benar mengalir dan memberikan manfaat bagi masyarakat Sumbar. “Kita akan buktikan triliunan rupiah setiap tahun mengucur ke Sumbar untuk membangun dan memperbaiki Sumatera Barat,” tegasnya.

Dody menambahkan, Kementerian PU juga akan memaksimalkan program padat karya dalam pelaksanaan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain mempercepat pemulihan infrastruktur, program tersebut diharapkan membantu menggerakkan kembali perekonomian masyarakat di daerah terdampak bencana.