Anggap Pose Satu Jari Tak Politis, Ma'ruf Amin Singgung Gestur SBY

Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan para habaib di kediamannya, Menteng, Senin (24/9/2018). (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dilaporkan ke Bawaslu terkait salam satu jari yang dilakukan di annual meeting IMF-World Bank. Menanggapi hal itu cawapres Ma’ruf Amin menilai gestur salam satu jari tidak selalu diidentikan dengan kampanye.

Bahkan ia membandingkan dengan gaya berbicara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kerap menunjukan gestur mengangkat jari telunjuknya saat berbicara.

“Pak SBY tuh sering ngomong begini-begini (gestur nunjuk) apa itu kampanye juga? Belum tentu orang begini (menunjuk) itu kan kampanye,” kata Ma’ruf usai pengajian di rumahnya, Jalan Lorong 27, Koja, Jakarta Utara, Sabtu (20/10).

Ia juga mengungkapkan bagi umat Islam saat tahiyatul awal maupun akhir dalam salat juga menunjukan gestur menunjuk. Hal itu tentu bukan kampanye. Maka itu menurutnya harus dilihat konteks dari gestur satu jari tersebut.

“Kalau tahiyat kan semua nunjuk satu. Masa ada nunjuk satu kampanye. Harus dilihat konteksnya kalau itu, ada yang memang kampanye, ada yang memang dia kebiasaan,” kata Ma’ruf.

Sebelumnya, sempat viral di medsos Luhut dan Sri Mulyani terlihat mengarahkan Direktur Pelaksana IMF, Christine Lagarde dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim. Padahal saat yang bersamaan mereka mengacungkan dua jari.

Pose satu jari Menteri Sri Mulyani dan Menteri Luhut Pandjaitan saat penutupan acara IMF di Nusa Dua Bali. (Foto: Instagram/@christinelagarde)

"Jangan pakai dua, bilang not two," kata Sri Mulyani. Luhut kemudian menyampaikan hal itu ke Lagarde dan Kim. Lantas Lagarde dan Kim pun mengubah pose jarinya menjadi satu jari. "Two is for Prabowo, one is for Jokowi," kata Sri Mulyani kepada Lagarde.

Insiden ini telah dilaporkan ke Bawaslu dan Bawaslu kini masih mendalami pelaporan tersebut. Jika diperlukan, Bawaslu akan memanggil Luhut dan Sri Mulyani untuk dimintai keterangan. Apabila terbukti melanggar UU Pemilu, Luhut dan Sri Mulyani dapat terancam sanksi pidana.