Anggaran Bahan Baju Dinas DPRD Tangerang Senilai Rp 1,2 M, Ini Fungsinya

11 Agustus 2021 16:20 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Gedung DPRD Kota Tangerang. Foto: Dok. Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Gedung DPRD Kota Tangerang. Foto: Dok. Istimewa
ADVERTISEMENT
DPRD Kota Tangerang resmi membatalkan pengadaan baju dinas di tahun 2021. Pengadaan baju ini menjadi sorotan masyarakat, setelah adanya kenaikan anggaran dalam pengadaan bahannya hingga biaya jahit baju yang mencapai ratusan juta rupiah.
ADVERTISEMENT
Tahun ini anggaran beli bahan baju dinas DPRD Kota Tangerang mencapai Rp 675 juta. Sedangkan untuk ongkos jahitnya Rp 600 juta. Jika ditotal, mencapai Rp 1,2 miliar. Terlebih setelah muncul penyebutan merek Louis Vuitton dalam pemilihan baju dinas itu.
Di tahun 2020, anggaran beli baju dinas hanya Rp 315 juta. Namun untuk biaya jahit sama seperti tahun kemarin senilai Rp 600 juta untuk 50 anggota DPRD. Masing-masing anggota DPRD Kota Tangerang itu mendapat 5 baju dinas. Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo mengatakan pengadaan baju dinas di institusinya memang rutin digelar setiap tahun.
Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibodo. Foto: Dok. DPRD Kota Tangerang
"Ya ada empat macam baju dinas yaitu pakaian dinas harian (PDH), pakaian sipil resmi (PSR), pakaian sipil harian (PSH), dan pakaian sipil lengkap (PSL)," ujar Gatot saat dihubungi, Rabu (11/8). Di tahun ini, ada tiap-tiap anggota dewan mendapat satu tambahan setelan, yaitu untuk pakaian sipil lengkap (PSL). Sehingga totalnya ada lima setel.
ADVERTISEMENT
Gatot kemudian merincikan fungsi dari pakaian dinas tersebut. - PSL : digunakan untuk acara resmi seperti upacara kenegaraan, atau upacara hari besar (jas dan kemeja warna biru dongker gelap)
- PSH : digunakan kalau ada rapat internal fraksi, atau kalau memang kita sedang kunjungan (kemeja warna abu abu gelap)
- PDH : digunakan kalau ada rapat-rapat internal (kemeja biru dongker)
- PSR : digunakan kalau ada rapat paripurna (kemeja warna biru dongker gelap)
Gatot mengatakan baju dinas ini seyogyanya memang tidak menjadi urgensi. Apalagi saat ini di tengah pandemi COVID-19 yang jarang digunakan untuk keperluan dinas tatap muka.
Untuk itu, dia dan anggota dewan lainnya memutuskan membatalkan pengadaan baju dinas tersebut.
ADVERTISEMENT