Anggaran DKI Rp 1,16 T untuk Trotoar dan Jalur Sepeda Dinilai Sedikit

Pengendara sepeda melintasi jalur sepeda di Jalan Pemuda, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Kamis (19/9/2019). Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Dinas Bina Marga DKI Jakarta menganggarkan biaya pembenahan trotoar sebesar Rp 1,16 triliun. Usulan ini dibahas bersama Komisi D DPRD DKI dalam rapat kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2020, beberapa waktu lalu.

Tak hanya anggaran untuk trotoar, Dishub DKI juga mengusulkan anggaran pembangunan jalur sepeda sebesar Rp 62 miliar. Anggaran ini sebelumnya tergabung dalam pembiayaan pemeliharaan jalur Transjakarta, pengadaan marka ganjil-genap dan pembangunan jalur sepeda yang mencapai Rp 73 miliar.

Hanya saja, Komisi D meminta usulan itu ditunda. Mereka ingin mendalami rencana pembangunan jalur sepeda secara keseluruhan.

Termasuk kritik dari anggota Komisi D, Hardiyanto Kenneth, yang sebelumnya mencurigai dana dua paket pengerjaan revitalisasi trotoar karena dinilai menghambur-hamburkan uang.

Menanggapi hal ini, Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus, menilai usulan anggaran dua proyek itu sebetulnya masih terlalu kecil. Apalagi jika dibandingkan dengan target Pemprov DKI untuk membangun trotoar sepanjang 2.600 kilometer.

"Untuk trotoar Rp 1,1 triliun itu malah sebenarnya terlalu sedikit, ya. Targetnya itu anggaran Rp 1,1 triliun itu enggak lebih dari 100 kilometer. Nah, yang publik selalu enggak paham, anggaran trotoar itu hanya sekadar membangun fisiknya. Padahal banyak komponen yang enggak dipahami publik, enggak hanya membangun atasnya," ujar Alfred saat dihubungi kumparan, Senin (4/11).

Dalam membangun trotoar, Alfred menegaskan perlu ada komponen yang harus disiapkan. Misalnya, pembangunan ducting (pipa penyalur) dan manhole (pintu akses teknisi keluar masuk ke dalam saluran drainase). Alfred menilai komponen-komponen inilah yang cukup memakan biaya dan harus diperhatikan publik.

"Itu dipersiapkan untuk drainase, dan untuk utilitas, sebelum bangun trotoar. Karena emang persiapan itu harus diakomodir, enggak hanya kabel optik, tapi juga harus bisa menampung pipa gas, pipa air, dan saluran air drainase, jadi gimana ducting ini muat satu orang," tuturnya.

"Ada utilitas ditanam ke bawah manhole sama ducting, nah ini perlu diajarin ke DPRD supaya mereka ngerti," tambahnya.

Adapun untuk jalur sepeda, Dishub DKI menegaskan anggaran sebesar itu diusulkan lantaran cat warna untuk marka diimpor dari luar negeri. Akan ada dua jenis cat marka yang digunakan, yakni marka thermoplastic dan cold plastic.

Sebagai catatan, Pemprov DKI menambah rute jalur sepeda untuk mengakomodir pengguna transportasi ramah lingkungan. Sebanyak 17 rute jalur sepeda sudah diluncurkan dan diuji coba pada 20 September hingga 19 November 2019. Hingga kini, perluasan jalur sepeda sudah memasuki Fase III.

Desak Pemprov dan DPRD DKI lebih transparan dan mendetail soal anggaran

KUA PPAS Tahun 2020 memang sempat menuai sorotan. Sejumlah anggaran dinilai terlalu fantastis dan berlebihan, misalnya anggaran lem aibon senilai Rp 82,8 miliar hingga pulpen senilai 123,8 miliar yang diunggah Anggota Komisi A DPRD DKI sekaligus politikus PSI, William Aditya Sarana, dalam akun Twitternya. Termasuk kritik DPRD untuk trotoar dan sepeda.

Kendati demikian, Alfred tetap mendukung kritikan berbagai pihak soal manajemen anggaran Pemprov. Pengawalan ini penting dilakukan agar dana tersebut tak salah sasaran dan diselewengkan.

Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus, mengapresiasi langkah pemprov untuk menggunakan Pelican Crossing. Foto: Maulana Ramadhan/kumparan

"Kecurigaannya (DPRD) tetap kami dukung, kita juga enggak mau diselewengkan. Yang pasti, kalau datanya ada, harusnya buka saja koreksi, jembrengin saja semuanya, jadi kalau nanti ada kekeliruan kan masyarakat bisa jewer dua-duanya. Karena itu, legislatifnya juga jangan pelit, itu kan mendesak untuk publik," tutur Alfred.

"Kalau ada yang diindikasi korupsi, jangan khawatir, bisa langsung disikat," sambungnya.

Alfred meminta adanya transparansi anggaran dan penjelasan yang lebih mendetail. Sehingga, publik tak melulu berspekulasi dan mencurigai anggaran tersebut.

Contohnya untuk pembangunan jalur sepeda. Alfred menekankan Pemprov jangan hanya menyoroti pembelian cat semata, tapi ada komponen lainnya yang harus dijelaskan secara detail.

Trotoar di Cikini, Jakarta Pusat. Foto: Andesta Herli Wijaya/kumparan

"Jelaskan, DKI itu punya target berapa kilometer untuk pejalan kaki, dan komponen enggak hanya cat doang, untuk bangun jalur sepeda, harus ada rambu dan lain-lain, itu bagian dari sepeda, kalau segitu, ya, bilang saja 'kami ajukan ini, tahun ini untuk ini, sekian'," imbuh Alfred.

"Dengan dihadirkan dua anggaran (trotoar dan jalur sepeda) ini, di situlah mulai adanya trotoar itu menuju kota beradab, karena peradaban untuk manusia," kata Alfred.

Anies Akan Upgrade e-Budgeting

Sebelumnya, Anies mengakui sistem e-budgeting Pemprov DKI memang bermasalah dan terjadi salah input data. Meski data dimasukkan secara online, namun perhitungan anggaran masih dilakukan secara manual.

Sebagai buntutnya, Anies memiliki tim ad hoc untuk mengawasi kerja para staf dan berjanji akan memberi sanksi jajarannya yang bekerja tak beres.

"Poin utamanya begini. Ada faktor manusia. Dan ini mereka-mereka yang mengerjakannya dengan cara yang seenaknya, akan kami periksa semuanya. Jadi semua yang bekerja kemarin dengan cara yang sejadinya, asal jadi, asal masuk data, kita akan periksa menggunakan ada Kepgubnya, tim ad hoc untuk pemeriksaan pegawai," tegas Anies.

"Mereka semua akan diperiksa lalu mereka akan mendapatkan kalau ditemukan salah, akan mendapatkan sanksi sesuai yang dilanggar. Itu manusianya. Tapi sistemnya enggak bisa begitu saja, tapi harus upgrade selama setahun ini," kata dia.

Tak hanya itu, Anies berjanji juga akan meng-upgrade sistem penganggaran elektronik e-budgeting. Meski, ia belum bisa merinci secara detail keunggulan sistem tersebut.

"Tapi, bila nanti di-upgrade, kita akan bisa melakukan pengecekan itu, karena ada verifikasi-verifikasi. Tapi nanti lengkapnya, pada saat kita luncurkan. Dan kami mengetahui (kelemahan e-budgeting) ini sejak tahun lalu. Tapi, ya, itu tadi, ya, kami ini di pemerintahan," ungkap Anies.