Anggaran Fantastis Pergantian Gorden DPR: Rp 48,7 M; Bukan Usul Anggota

Ilustrasi Gedung DPR RI. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

DPR RI menganggarkan puluhan miliar untuk pembelian gorden baru. Anggaran pengadaan senilai Rp 48,7 miliar tersebut berasal dari APBN 2022. Penganggaran ini menuai sorotan karena jumlahnya yang fantastis.

Data tersebut didapat kumparan dari situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR RI. Pembelian gorden tersebut tertuang dalam kode tender 732087 yang berjudul Penggantian Gorden dan Blind DPR RI Kalibata.

"Tahun anggaran APBN 2022. Nilai pagu paket Rp 48.745.624.000.Nilai HPS paket Rp 45.767.446.332,84," demikian tertulis dalam situs LPSE DPR RI dikutip kumparan, Sabtu (26/3).

Menurut keterangan dalam situs LPSE DPR, saat ini pengadaan gorden dalam tahap evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga, serta pembuktian kualifikasi. Ada 49 peserta tender yang terdaftar dalam pengadaan ini.

Sementara itu, pengambilan keputusan dan pengumuman pemenang tender dijadwalkan pada 1 April mendatang.

Lokasi pekerjaan disebut berada di Jalan DPR Dalam Tim No 12, RT 12/RW 5, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan.

Meski demikan tidak ada penjelasan rinci terkait pemakaian gorden tersebut. Akan dipakai untuk rumah jabatan anggota DPR di Kalibata atau lokasi lainnya.

Rumah Dinas DPR Foto: Ferio Pristiawan/kumparan

Penggantian Gorden Bukan Usul Anggota

Wakil Ketua DPR RI Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menerangkan anggaran ini tak diusulkan oleh anggota. Ia mengatakan, kesekjenan yang berwenang untuk menganggarkan keperluan rumah tangga tersebut.

"Kita baru tahu dari media. Informasi ini akan kita cek lagi kepada Sekjen DPR untuk kita konfirmasi. Untuk perencanaannya, kita enggak ikut campur," kata Dasco, Minggu (27/3).

"Itu bukan usulan anggota dewan dan memang anggota dewan tidak berhak mengusulkan. Itu kewenangan kesekjenan selaku pemegang kuasa anggaran," imbuh dia.

Kendati demikian, Dasco menerangkan gorden-gorden tersebut memang sudah lama tak diganti. Kata Dasco, anggaran Rp 48 miliar tersebut didapat dari perkiraan penggunaan dana penggantian gorden 80 juta per rumah beserta pajak.

Namun, Dasco mengaku tak tahu seperti apa kualitas gorden yang dipakai. Sehingga ia tak bisa berkomentar apakah anggaran tersebut berlebihan atau tidak untuk penggantian gorden.

"Saya enggak tahu kualitasnya atau standarnya, jadi belum bisa komen," kata dia.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menerima perwakilan buruh yang tergabung dalam KSPI, untuk berdiskusi terkait Omnibuslaw, Rabu (23/3/2022). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Pengadaan Gorden DPR: Dikeluhkan Anggota Sejak 2010, Baru Ada Anggaran

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco menjelaskan kronologi pengadaan gorden baru untuk rumah dinas DPR yang mencapai Rp 48,7 M. Ia menerangkan, gorden di rumah dinas DPR memang perlu pergantian karena lapuk usai 12 tahun dipakai.

"Gorden, vitrase, dan blind yang ada saat ini di RJA Kalibata dan RJA Ulujami merupakan hasil dari proses pengadaan/lelang Tahun Anggaran 2010. Dengan demikian, usia atau masa pemakaiannya sudah kurang lebih 12 tahun. Sudah banyak yang lapuk dan rusak," jelas Dasco dikutip dari pernyataannya, Minggu (27/3).

Dasco melanjutkan, sejak 2020 sudah banyak permintaan dari anggota dewan kepada Kesetjenan DPR untuk mengganti gorden, vitrase dan blind di unit-unit RJA yang sudah tidak layak.

Tetapi kesetjenan tidak bisa memenuhi permintaan anggota dewan karena belum ada alokasi anggaran.

"Untuk keamanan dan kenyamanan rumah yang dihuni, anggota dewan terpaksa harus membeli secara pribadi gorden untuk digunakan sementara waktu. Tetapi untuk blind tetap dalam kondisi seadanya. Keadaan rusak bahkan ada yang sudah tidak ada sama sekali," terang dia.

Kini, Dasco menjelaskan, anggaran untuk pengadaan gorden tersebut sudah tersedia. Perencanaan hingga lelang tender untuk pengadaan kemudian dilakukan setjen DPR RI.

"Pada Tahun Anggaran 2022 baru didapatkan alokasi anggaran untuk penggantian gorden, vitrase dan blind. Namun hanya bisa dialokasikan untuk RJA Kalibata. Pagu Anggaran sebesar Rp 48,7 M. Harga Perkiraan Konsultan Perencana (EE) Rp 46,5 M. Harga Perkiraan Sendiri (HPS/OE) Rp 45,7 M," terangnya.

"Semua aspek perencanaan seperti desain, bahan dan spek teknis serta harga perkiraan disusun oleh konsultan perencana yang kemudian dilakukan proses lelang melalui Unit Layanan Pengadaan Setjen DPR RI," imbuhnya.

Namun, Dasco mengaku tak tahu seperti apa kualitas gorden yang dipakai. Ia tak bisa berkomentar apakah anggaran tersebut berlebihan atau tidak untuk penggantian gorden.

"Saya enggak tahu kualitasnya atau standarnya, jadi belum bisa komen," ujar Dasco.