Anggaran Pemilu Jabar Rp 7 Triliun, 46 Persennya untuk Honor Penyelenggara

Ketua KPU Jabar, Rifqi Ali Mubarok. Dok: Rachmadi Rasyad/kumparan

Ketua KPU Jawa Barat (Jabar), Rifqi Ali Mubarok, menyebut anggaran yang berasal dari APBN dan APBD untuk mengadakan Pilkada, Pilpres, dan Pileg di Jabar diperkirakan akan mencapai angka Rp 7 triliun.

"Kalau Pilkada, untuk Pilgub itu Rp 1,1 triliun, kalau untuk 27 kota dan kabupaten dengan Gubernur itu sekitar Rp 3,5 triliun. Itu untuk Pilkada. Nah, untuk Pemilu (Pileg dan Pilpres) hampir sama lah," kata dia saat ditemui dalam kegiatan diskusi PWI Jabar dan KPU Jabar di Aula PWI Jabar, Kota Bandung, pada Rabu (20/9).

Dari angka triliunan rupiah itu, menurut Rifqi, anggaran paling besar bakal dialokasikan untuk honorarium para anggota penyelenggara Pemilu hingga petugas KPPS. Ditaksir, total alokasi untuk honorarium mencapai 46 persen dari total anggaran.

Jumlah orang yang diberikan honor itu, termasuk ad hoc Pemilu PPK, KPPS, Pantarling, mencapai hampir 1 jutaan orang.

"Untuk honorarium, honorarium itu 46 persen. Setelah honor, alokasi yang kedua paling banyak itu logistik, logistik pemilu, itu hampir 20 persenan. Selebihnya, kampanye, alat peraga, debat, iklan," papar dia.

Lebih lanjut, Rifqi menilai Jabar merupakan wilayah di Indonesia dengan jumlah pemilih cukup tinggi mencapai angka 32 juta. Beragam dinamika dalam Pemilu pun acap kali terjadi di Jabar.

"Pemilu di Jabar sangat luar biasa, pemilu 2019, kita mengelola 32 juta pemilih," kata dia.

Misalnya, pada Pemilu tahun 2019 lalu, marak petugas KPPS di Jabar yang meninggal dunia karena kelelahan. Sebagai evaluasi, pihaknya sudah menyiapkan langkah agar peristiwa serupa tak terjadi pada gelaran Pemilu tahun 2024.

"Karena itu, satu TPS ditetapkan maksimal 300 suara per kotak, agar tidak terulang kembali kejadian yang lalu," kata dia.

Di lokasi yang sama, Sekretaris PWI Jabar, Tantan Sulton Bukhawan, menyoroti maraknya hoaks yang kemungkinan akan bertebaran pada Pemilu tahun 2024. Dia menilai media dan wartawan berperan penting untuk meminimalisir berkembangnya hoaks.

"Kita harap kerja sama dengan KPU Jabar ke depan dapat terus ditingkatkan, terutama bagaimana meminimalisir hoaks, sehingga proses demokrasi berjalan sesuai harapan masyarakat," ujar dia.