Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.86.0
ADVERTISEMENT
Isu pertahanan dan keamanan menjadi pembahasan dalam debat keempat Pilpres 2019. Tapi, isu pertahanan dinilai kurang relevan ditampilkan dalam satu tema debat karena saat ini Indonesia cenderung aman dari perang konvensional.
ADVERTISEMENT
TNI juga saat ini lebih disibukkan dengan kegiatan penanggulangan bencana. Untuk itu, akan lebih baik bila anggaran TNI juga dialokasikan untuk mitigasi bencana sebagai bagian dari pemenuhan Minimum Esential Force (MEF) yang sedang dibangun Indonesia sejak tahun 2017 hingga 2024.
“Ini relevan, ini maka berpikir kita enggak hanya senjata. Anggaran pertahanan selama ini terserap untuk pegawai. Negara ini negara bencana, MEF itu harus mengarah ke sana,” kata pengamat diplomasi dan pertahanan, Aditya Bathara Gunawan, dalam diskusi polemik sindo trijaya, yang membahas “Khilafah, Pancasila hingga Perang Proxy” di d'Consulate, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3).
Aditya menilai, TNI memiliki mobilitas yang unggul di negara yang terletak dalam cincin api ini. Mobilitas tersebut cukup bagi TNI untuk melakukan mitigasi bencana di mana pun mereka dibutuhkan.
ADVERTISEMENT
“Itu bukan hal asing bagi TNI, tinggal pemerintah punya kesadaran. Nah sekarang, BNPB sudah ada, tinggal TNI terlibat di situ, tidak kemudian grasa-grusu memperluas posisi yang ada di RUU TNI,” kata Aditya.
Untuk MEF--karena pengadaan alutsista yang sifatnya minimum--Aditya ingin tidak hanya daya tangkal saja yang diperkuat. Namun juga harus memasukkan sistem mobilitas penananganan bencana di dalamnya.
“Tapi MEF ini supaya kita punya striking force yang kuat, dan juga ada bencana di situ, penanggulangan bencana yang cepat, mobilitas yang diutamakan,” tutup Aditya.