Anggota DPR Gerindra soal Pelajar Papua Demo Tolak MBG: Mereka Ditunggangi Elite

18 Februari 2025 12:01 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
5
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Gerindra, Yan Permenas Mandenas. Foto: Facebook/Yan P. Mandenas
zoom-in-whitePerbesar
Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Gerindra, Yan Permenas Mandenas. Foto: Facebook/Yan P. Mandenas
ADVERTISEMENT
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Yan Mandenas merespons demo pelajar di Papua yang menolak Makan Bergizi Gratis yang berujung ricuh, pada Senin (17/2).
ADVERTISEMENT
Yan meminta agar para siswa Papua tidak terprovokasi. Ia menyebut, demo pelajar itu ditunggangi elite politik tertentu.
"Jadi, saya harap, siswa-siswi di Papua jangan sampai diprovokasi untuk melakukan aktivitas demo yang bukan murni karena kemauan mereka tetapi karena ditunggangi oleh kepentingan elite politik tertentu," kata Yan kepada wartawan, Selasa (18/2).
Demo tolak MBG dilakukan siswa dari jenjang SMA, SMK, maupun SMP. Para pelajar meminta agar program MBG dari Presiden Prabowo diganti dengan program pendidikan gratis.
Aksi protes pelajar menolak Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Wamena, Senin (17/2/2025). Foto: Dok. Istimewa
Yan menjelaskan, MBG dan pendidikan gratis bersumber dari mata anggaran yang berbeda. MBG merupakan wujud dari janji kampanye Presiden Prabowo dan Wapres Gibran untuk seluruh masyarakat Indonesia. Program itu, lanjutnya tidak dibiayai dari ABPD, melainkan sepenuhnya dibiayai APBN.
ADVERTISEMENT
"Sedangkan untuk tuntutan para murid terkait sekolah gratis, ini sudah terakomodir di dalam alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus)," ucapnya.
Anggota Komisi XIII ini menuturkan, salah satu sumber anggaran yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Otsus ialah pembiayaan pendidikan di Papua sekurang-kurangnya 30 persen.
Setelah direvisi pada 2021, anggaran untuk pendidikan diubah menjadi 80 persen untuk kabupaten/kota dan 20 persen untuk provinsi.
"Rata-rata kabupaten itu, paling rendah mendapat Rp 140 miliar per tahun, sehingga tidak ada alasan bagi bupati dan wali kota untuk tidak mengalokasikannya ke bidang pendidikan, dengan memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah, sehingga para murid orang asli Papua itu bisa menempuh pendidikan gratis mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA/SMK," terang dia.
ADVERTISEMENT
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Letjen TNI Bambang Trisnohadi (kiri) meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis perdana di SD Santo Michael Bilogae, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Senin (20/1/2025). Foto: Martinus Eguay/ANTARA FOTO
Program MBG, tambah Yan, merupakan bentuk perhatian dari Presiden Prabowo untuk menjamin keberlangsungan hidup generasi muda Indonesia, lebih khususnya generasi Papua untuk masa yang akan datang.
Anggota DPR RI dari dapil Papua ini meminta program MBG dan pendidikan gratis tidak dibenturkan. Ia berharap dana Otsus yang diberikan pemerintah pusat selama ini dapat dimaksimalkan dan digunakan tepat sasaran, lebih khusus diprioritaskan untuk pendidikan dan pelayanan kesehatan.
"Saya harap aktivitas demo yang sifatnya provokatif seperti ini jangan sampai terus menerus muncul ke permukaan dan membangun opini yang tidak benar dan membingungkan rakyat di Papua. Sebab, sudah jelas bahwa alokasi MBG itu dari APBN dan alokasi pendidikan gratis itu dari dana Otsus di Papua," pungkasnya.
ADVERTISEMENT