Anggota DPR ke Ketua PPATK: Transaksi Rp 349 Triliun Itu Ada Uangnya?

Rapat Komisi III dengan Menkeu Sri Mulyani dan Menkopolhukam Mahfud MD membahas Rp 349 T. Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

Komisi III DPR melanjutkan rapat bersama membahas dana mencurigakan sebesar Rp 349 triliun bersama Menko Polhukam Mahfud MD, Menkeu Sri Mulyani, dan Ketua PPATK Ivan Yustiavanda. Mereka hadir di Komisi III sebagai Tim Komite TPPU.

Dalam kesempatan itu, anggota Komisi III Fraksi PAN, Syarifuddin Sudding, bertanya kepada Ivan, apakah Rp 349 triliun adalah dana riil yang berupa transaksi di lingkungan Kemenkeu. Ivan menjawab data itu riil dan berupa mutasi rekening.

"Saya mau tanya ke PPATK, Rp 349 [triliun] itu nilai transaksi ataukah memang wujud secara nyata real Rp 349 [triliun] ada dana, coba dijawab?" tanya Sudding di Gedung DPR, Senayan, Selasa (11/4).

"Nilai transaksi akumulasi keluar masuknya apa namanya rekening kan. Dari awal kan kita sampaikan itu mutasi rekening, mutasi rekening," jawab Ivan.

"Mutasi rekening?," tanya Sudding lagi.

"Iya, memang dari awal kita mutasi rekening," jawab Ivan.

Ivan menambahkan transaksi mutasi rekening Rp 349 triliun mencurigakan dari 2009-2023 itu digunakan untuk bisnis hingga pembayaran gaji.

"Transaksi ya yang diduga yang diduga transaksi bisnis dan segala macam ya memang pattern-nya seperti itu ya, Pak," kata dia.

"Jadi itu transaksi gaji, keluar masuk dan lain-lain itu?," tanya Sudding.

"Iya" jawab Ivan.

Sudding menuturkan penjelasan itu sangat penting agar publik memahami bahwa dana Rp 349 triliun itu merupakan mutasi rekening.

"Supaya ini ada pemahaman yang jelas di masyarakat gitu lho saudara, gitu ya kita ingin hasil PPATK apa ya, ada pemahaman dari masyarakat bahwa Rp 349 (triliun) itu adalah dana alur transaksi keluar masuk debit kredit kan gitu," kata Sudding.