Anggota DPR Minta Ganjar Mediasi dan Selesaikan Konflik Wadas: Warga Trauma

kerusuhan saat pengkuran lahan di Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Selasa (8/2/2022). Foto: Dok. Istimewa

Anggota DPR dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus, menyayangkan kericuhan yang terjadi di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.

Kericuhan terjadi pada Selasa (8/2) saat pengukuran lahan untuk lokasi penambangan batu andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Guspardi Gaus meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bertanggung jawab dan memediasi pihak yang bertentangan. Ia berharap masalah di desa tersebut diselesaikan.

"Tentu Pak Gubernur sebagai kepala daerah harus menjamin keamanan ketertiban dari pada masyarakat. Bagaimana Gubernur mampu memediasi kepentingan-kepentingan yang ada di tempat tersebut. Nah ini sekarang kan nasi sudah menjadi bubur," kata Guspardi dalam keterangannya saat dihubungi, Kamis (10/2).

Menurut Guspardi, wajar jika warga menolak penggalian batu andesit di Desa Wadas. Mereka khawatir penambangan akan merusak sumber mata air dan sawah sebab sebagian besar warga merupakan petani.

Ia juga menyesalkan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat keamanan karena tidak sejalan dengan program presisi yang dicanangkan Kapolri.

"Aparat kepolisian seharusnya melakukan pendekatan persuasif dalam melakukan pengamanan pengukuran lahan masyarakat tersebut. Apa pun alasannya, tindakan represif tidak bisa dibenarkan. Polri harus memberikan klarifikasi tentang urgensi tindakan represif yang telah dilakukan aparat di lapangan," papar dia.

Anggota Komisi II DPR F-PAN Guspardi Gaus. Foto: Instagram/@guspardi.gaus

Guspardi mengingatkan, dalam menangani konflik agraria semacam ini, pendekatan keamanan berbasis kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah.

"Kekisruhan ini bisa dihindari jika ada proses dialog dan musyawarah serta dibangun komunikasi untuk menyamakan persepsi dan kesepahaman, sebelum dilakukan pengukuran lahan masyarakat. Dan yang terpenting harus dapat menjamin penyelesaian dengan prinsip yang saling menguntungkan," tambahnya.

Guspardi menilai, kejadian ini akan menimbulkan trauma bagi masyarakat Desa Wadas. Ia menegaskan kisruh serupa tak boleh terulang.

Anggota Komisi II DPR ini berharap Komnas HAM bisa segera mengumpulkan informasi dan bukti selengkap-lengkapnya, serta mengungkap fakta dari kejadian di Desa Wadas tersebut. Kemudian hasil temuan di lapangan itu diungkap ke publik secara valid dan transparan.

"Tidak anarkis, imbauannya begitu. Pemerintah juga harus menjamin bahwa pihak aparat tidak melakukan tindakan represif sehingga dialog yang dimunculkan untuk itu perlu mediasi," ujarnya.

Anggota Polisi berjaga saat warga yang sempat ditahan tiba di halaman masjid Desa Wadas, Bener, Purworejo, Jawa Tengah, Rabu (9/2/2022). Foto: Hendra Nurdiyansyah/ANTARA FOTO

Sebelumnya, beredar di media sosial adanya informasi polisi menangkap seorang warga Desa Wadas atas kericuhan tersebut. Informasi ini dikemukakan oleh akun twitter @LBHYogyakarta.

Saat itu, kepolisian membenarkan penangkapan tersebut. Pria yang ditangkap bernama Mochamad Suud. Suud ini diduga sebagai warga yang kontra terkait pembangunan Bendungan Bener. Dia ditangkap untuk dimintai keterangan oleh polisi.

"Diamankan untuk dimintai keterangan terkait kondisi Desa Wadas di Mapolsek Bener," kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol M Iqbal Alqudusy.

Berawal dari situ, terungkap sejumlah penangkapan lainnya oleh pihak kepolisian. Konflik tereskalasi seiring beredarnya video penangkapan oleh polisi di media sosial.

Sedangkan pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD memastikan kondisi di Desa Wadas kondusif. Ia menegaskan tak ada pelanggaran hukum terkait proses pengukuran lahan di Desa Wadas.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengunjungi Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Rabu (9/2/2022). Foto: Dok. Istimewa