Anggota DPR Minta Tak Ada Amnesti Tahun Depan: Perkuat UU Narkotika hingga ITE

Anggota Komisi XIII dari Fraksi PKB, Marfirion saat rapat kerja dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/11/2024). Foto: Youtube/ TVR Parlemen

Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKB, Mafirion, mengusulkan agar pemerintah dan DPR melakukan revisi undang-undang narkotika hingga ITE agar pemberian amnesti tidak berulang setiap tahun.

Presiden Prabowo akan memberikan amnesti kepada 44 ribu narapidana yang sebagian besar penerimanya adalah kasus narkoba hingga ITE.

"Keputusan tentang amnesti ini tidak boleh terulang. Jadi, tahun-tahun yang akan datang jangan kasih amnesti lagi," kata Mafirion saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2).

Pemerintah memutuskan ada empat kategori narapidana yang akan diberikan amnesti, yakni narapidana kasus politik, narapidana yang sakit, narapidana yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta narapidana narkoba yang seharusnya menjalani rehabilitasi, bukan pidana penjara.

Mafirion pun mencontohkan penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ia meminta seharusnya aturan ini dipertegas siapa saja yang harusnya dipenjara dan hanya menjalani rehabilitasi.

“Karena memang misalnya narkoba yang di bawah 1 gram, maksimal 1 gram. Itu kan memang Undang-Undang 35 tahun 2009 memang mengatur. Mereka harus direhabilitasi, sehingga ini harus benar-benar dijalankan,” kata Mafirion.

Rapat kerja Komisi XIII DPR RI dengan Kementerian Hukum, Senin (17/2/2025). Foto: Haya Syahira/kumparan

Begitu juga dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Misalnya penghinaan Presiden. Kan ini kita diberi amnesti, jangan sampai itu nanti terulang lagi. Di UU ITE perubahan ke-2 tahun 2024 itu kan masih ada. Sehingga soal amnesti ini, pemerintah harus juga melakukan evaluasi terhadap UU yang ada,” Ungkap Mafirion.

Jika aturan ini tidak direvisi maka kasus overload lapas akan terus berulang, pemerintah pun berpeluang untuk kembali memberikan amnesti.

“Karena lapas over-capacity kan karena ada keputusan-keputusan kita yang tidak punya korelasi yang tepat atau tidak selaras dengan UU yang ada,” pungkas Mafirion.