Anggota DPR PKB: Saya Ganti Gorden Rumah Dinas Sendiri, Jauh di Bawah Rp 80 Juta

28 Maret 2022 13:26 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
3
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB Luqman Hakim. Foto: Dok. Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB Luqman Hakim. Foto: Dok. Istimewa
ADVERTISEMENT
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB Luqman Haqim berkomentar soal anggaran penggantian gorden untuk rumah dinas DPR yang mencapai Rp 48 miliar atau Rp 80 juta per rumah. Menurut dia, tak semua rumah dinas memerlukan pergantian gorden.
ADVERTISEMENT
Luqman menjadi salah satu anggota dewan yang tinggal di rumah dinas DPR di Kalibata, Jakarta Selatan. Ia mengaku sudah mengganti gorden rumah dinasnya dengan dana pribadi dan tak sampai Rp 80 juta.
"Saya tinggal di rumah dinas DPR, Kalibata. Dengan biaya saya sendiri, gorden rumah dinas sudah saya ganti 2020 kemarin. Insyaallah sangat bagus. Walaupun total biaya yang saya keluarkan jauh di bawah angka Rp 80 juta," kata Luqman saat dihubungi, Senin (28/3).
"Dan, karenanya, untuk rumah dinas yang saya pakai, menurut saya tidak perlu dilakukan penggantian gorden sampai tahun 2024 nanti," imbuh dia tak menyebut harga gorden yang dibeli.
Luqman kemudian menjelaskan bahwa pada 2020, gorden di rumah dinas yang ditinggalinya memang sudah tak layak. Ia memutuskan mengganti gorden tersebut dengan biaya pribadi karena pengadaan dari Kesekjenan DPR RI cukup lama.
ADVERTISEMENT
"Kenapa 2020 gorden saya ganti sendiri? Karena gorden yang ada sudah rusak. Menunggu pengadaan dari kesekjenan DPR butuh waktu yang tidak sebentar. Karena itu, saya ganti sendiri," jelasnya.
Luqman tak mau banyak berspekulasi soal anggaran pengadaan gorden yang Rp 80 juta per rumah. Tetapi ia meminta Kesekjenan DPR untuk transparan terkait rincian pengadaan gorden tersebut agar tak menimbulkan prasangka di masyarakat.
Rumah Dinas DPR Foto: Ferio Pristiawan/kumparan
"Proyek pengadaan gorden yang sekarang sedang ramai diperbincangkan, mungkin saja sebagian rumah dinas DPR butuh diganti gordennya. Saya berbaik sangka, perencanaan anggaran dilakukan berdasarkan kebutuhan, bukan asal bikin proyek," paparnya.
"Saran saya, pihak Sekretariat Jenderal DPR memberi penjelasan ke masyarakat dengan terang dan gamblang, agar tidak ada kesan anggota-anggota DPR memboroskan anggaran untuk belanja yang tidak urgen," pungkas dia.
ADVERTISEMENT
Sebelumnya, DPR RI menganggarkan pembelian gorden baru untuk rumah dinas anggota dewan di Kalibata, Jakarta Selatan, dari APBN 2022. Penganggaran ini menuai sorotan karena jumlahnya yang fantastis, yakni mencapai Rp 48,7 miliar.
Menurut situs LPSE DPR RI yang dilihat kumparan, pembelian gorden tersebut tertuang dalam kode tender 732087 yang berjudul 'Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata'.
"Tahun anggaran APBN 2022. Nilai pagu paket Rp 48.745.624.000.Nilai HPS paket Rp 45.767.446.332,84," demikian tertulis dalam situs LPSE DPR RI dikutip kumparan, Minggu (27/3).