Anggota DPR PKS Minta Renovasi Ruang Dewan Pengarah BRIN Rp 6,1 M Ditunda

Presiden Joko Widodo usai melantik Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10) Foto: Lukas/Biro Pers Sekretariat Presiden

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto, memberikan tanggapan soal rencana renovasi ruangan Ketua dan anggota Dewan Pengarah BRIN. Ia meminta BRIN menunda rencana renovasi tersebut.

Mulyanto mengatakan, saat ini masih banyak kebutuhan yang harusnya diutamakan BRIN ketimbang membuat ruangan baru bagi Ketua dan anggota Dewan Pengarah.

"Ya sebaiknya memang ditunda dulu kalau memang tidak mendesak. Mengingatkan, kondisi keuangan negara yang terbatas," ujar Mulyanto, Minggu (17/7).

Tak hanya itu, para anggota dewan pengarah yang merupakan pejabat di lembaga lain, menurut Mulyanto, juga jadi alasan ruangan khusus tak dibutuhkan oleh Dewan Pengarah.

Mulyanto menyebut, BRIN baiknya menyiapkan ruang pertemuan bagi ketua dan anggota dewan.

"Anggota Dewan Pengarah ini kan umumnya adalah tokoh atau pejabat di lembaga lain, yang sudah memiliki ruang kerja. Yang dibutuhkan mereka adalah ruang pertemuan untuk mendiskusikan berbagai hal yang dapat bersifat co-working space. Jadi tidak perlu pengadaan baru," ucap Mulyanto.

Total ada 10 anggota Dewan Pengarah BRIN. Mereka adalah Megawati Soekarnoputri, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Sudhamek Agoeng Waspodo Sunyoto, Emil Salim, I Gede Wenten, Bambang Kesowo, Adi Utarini, Marsudi Wahyu Kisworo dan Tri Mumpuni.

Mulyanto menganggap, angka Rp 6 miliar untuk merenovasi 10 ruangan baru bagi para Dewan Pengarah BRIN merupakan jumlah yang sangat berlebihan.

"Angka Rp 6 M cukup fantastis di tengah keuangan negara yang kembang-kempis untuk mensubsidi komoditas migas, karena kenaikan harga migas dunia. Saya menilai yang dibutuhkan adalah ruang rapat, ketimbang ruang tidur. Ini lebih produktif," ungkap Mulyanto.

Mobil listrik otonomos garapan BRIN. Foto: Dok. BRIN

Oleh sebab itu, dibanding merenovasi ruang kerja baru, akan lebih baik jika Dewan Pengarah dapat memberikan dorongan bagi BRIN dalam urusan pengembangan riset dan teknologi di Indonesia. Termasuk soal banyaknya riset yang mandek.

"Dewan Pengarah harus memberikan arah yang bernas dan jitu bagi pengembangan riset dan teknologi di tanah air. Dengan peleburan ini kan terlihat jadi mandeg berbagai tema riset yang sudah bagus sebelumnya baik yang ada di eks LPNK maupun di Balitbang Kementerian," kata Mulyanto.

"Soal administrasi pemindahan orang (peneliti), barang lab, gedung, termasuk program dan anggaran ini terlihat amburadul, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ini perlu diselesaikan dan ditata sampai tuntas. Karenanya tidak heran kalau banyak temuan dari ombudsman maupun BPK," pungkasnya.

Renovasi ruangan kerja Dewan Pengarah BRIN. Foto: LPSE

Renovasi akan dibiayai oleh APBN 2022 dan memiliki nilai pagu paket Rp 6.109.000.000,00 serta nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Rp 6.063.492.327,00.

Sistem LPSE menyebut, tender renovasi ruang kerja ini diikuti sebanyak 135 peserta. Namun, laman itu tak menyebut dengan gamblang nama perusahaan yang mengikuti tender. Nama peserta hanya ditulis dengan angka saja.