Anggota DPR Sebut Banyak Terorisme karena Kemiskinan dan Ketidakadilan

Ilustrasi teroris. Foto: Shutter Stock

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Sugiono, menyebut kemiskinan dan ketidakadilan menjadi pemicu meningkatnya aktivitas terorisme di Indonesia.

Hal ini disampaikan Sugiono ketika menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk "Vaksinasi Empat Pilar Lawan Transformasi Kelompok Terorisme" di Kompleks MPR/DPR/DPD pada Senin (6/12).

“Lahan yang subur untuk aksi-aksi ini (terorisme) adalah di mana di situ ada kemiskinan, di situ ada ketidakadilan, pemisah yang terlalu tertinggi antara yang kaya dan yang miskin. Itu merupakan lahan yang subur, di mana idealisme atau cita-cita kelompok-kelompok seperti ini, itu bisa tumbuh dan berkembang,” kata Sugiono.

Menurutnya, selama ketidakadilan dan kemiskinan tetap ada, maka aksi terorisme masih akan terus terjadi.

Oleh sebab itu, Sugiono mendorong pemerintah mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan yang terjadi di masyarakat sebagai upaya meminimalisir tindak terorisme.

“Karena ya tentu saja sepanjang ada ketidakadilan, sepanjang ada kemiskinan, sepanjang ada jurang jurang yang lebar antara yang miskin dan kaya, kita sebenarnya masih punya lahan untuk apa ya di mana orang-orang ataupun komunitas-komunitas seperti ini bisa tumbuh dan berkembang,” ucap Waketum DPP Partai Gerindra tersebut.

“Artinya kita harus mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, perbaikan penghasilan kemudian mengurangi pemisah antara yang kaya dan miskin dan hal-hal yang sifatnya meningkatkan kesejahteraan,” lanjut Sugiono.

Sementara anggota DPR Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil, menjelaskan pola pikir teroris melakukan aksinya kerap didasari alasan untuk melawan ketidakadilan.

Anggota DPR Fraksi PKS, Nasir Djamil saat diskusi dengan tema "Wajah Islam Politik Pasca Pilpres 2019" Di Kantor Parameter Politik, Jakarta. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

“Terorisme itu secara umum hadir ketika adanya tekanan politik oleh rezim yang berkuasa, kemudian ketidakadilan dan jurang pemisah yang begitu lebar antara si kaya dan si miskin,” kata Nasir.

“Jadi bisa jadi terorisme itu adalah sebuah gerakan orang lemah melawan ketidakadilan, oleh karena itu sebagian orang bahkan juga barangkali pengikutnya mereka dianggap pahlawan oleh pengikutnya,” lanjut Nasir.

Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar saat membuka acara Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) FKPT Ke-VIII Tahun 2021 dengan tema Kolaborasi untuk Indonesia di Labuan Bajo, NTT, Selasa (2/3). Foto: BNPT

Selain memberantas kemiskinan, Nasir meminta agar pemerintah memperkuat pencegahan terorisme dari segi kelembagaan. Salah satunya meningkatkan anggaran BNPT untuk menyelenggarakan program kesiapsiagaan nasional.

“Jadi sebenarnya BNPT itu mengkoordinasi dan kemudian koordinasi narasi, narasi sehingga kemudian BNPT bersama dengan masyarakat Indonesia sama-sama menanggulangi terorisme dan bagaimana program kita, misalnya program kesiapsiagaan nasional. Tetapi kalau kita lihat anggaran BNPT tidak cukup sebenarnya, jauh dari harapan sebenarnya,” jelas Nasir.

“Saya berharap negara dalam hal ini Presiden punya perhatian yang besar kepada BNPT kalau kita ingin kemudian menanggulangi terorisme itu. Kalau kita bilang menanggulangi berarti ada tindakan tindakan tindakan tindakan preventif, kita berusaha untuk mendeteksi dini potensi-potensi itu di tengah masyarakat dan kemudian kita cegah masyarakat divaksin oleh pemikiran-pemikiran radikalisme yang menjurus pada arah terorisme,” tutup dia.

Ilustrasi Teroris Foto: Flickr / malatyahaber44