Anggota DPR Sentil Gaya Hidup Pejabat KPU: Ada yang Nyewa Private Jet, Dugem

15 Mei 2024 18:47 WIB
·
waktu baca 2 menit
Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kedua kiri) mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/5/2024). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kedua kiri) mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/5/2024). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Riswan Tony, menyoroti gaya hidup pejabat KPU yang gemar foya-foya seperti tokoh fiksi Don Juan saat sedang rapat evaluasi bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, DKPP, Rabu (15/5).
ADVERTISEMENT
Awalnya, Riswan menyoroti anggaran triliunan dan masa kerja KPU yang menurutnya tidak efektif. Sebab, dengan adanya Pemilu serempak, masa kerja efektif KPU kurang lebih hanya 1-2 tahun saja.
“4 tahun ini ngapain aja mereka, coba bayangkan itu 4 tahun dengan anggaran yang ada sering bolak-balik Jakarta, belum lagi yang mengatakan pusat sering ada rapat sana, rapat sini,” katanya Riswan.
“Bukan apa-apa, kaget ini, punya uang Rp 56 triliun kaget, akibatnya, ada yang kayak Don Juan, nyewa private jet, belum lagi dugemnya,” kata Riswan.
Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kanan) berbincang dengan Wakil Ketua komisi II DPR Syamsurizal (kiri) sebelum rapat kerja bersama Komisi II DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/5/2024). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO
Hanya saja Riswan tidak menyebut siapa pejabat KPU yang sedang disinggungnya. Ia hanya mengatakan, seharusnya, kasus ini diketahui oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) selaku lembaga yang berwenang mengawasi kinerja penyelenggara pemilu
ADVERTISEMENT
“Bukan kita enggak denger itu, pasti DKPP tahu, nggak mungkin enggak tahu, belum lagi wanitanya,” tuturnya.
Riswan Tony, politikus Golkar Foto: Dok. DPR RI
Untuk itu, untuk efisiensi anggaran, Riswan mengusulkan agar anggaran KPU dipangkas mulai tahun 2025 nanti.
“Oleh karenanya, kalau ada anggaran 2025 ini untuk tahun depan 2025 tidak ada pilkada kita kecilin saja ketua jangan lagi miliar-miliar, triliunan,” pungkasnya.