Anggota DPR Sesalkan Syarat Tinggi Taruna TNI Diturunkan: Rata-rata RI 166,6 Cm

Suasana acara laporan Korps Kenaikan Pangkat Perwira Tinggi (Pati) TNI. Foto: Dok. Penkostrad

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar Bobby Adhityo Rizaldi menyayangkan penurunan syarat tinggi badan calon taruna dan taruni TNI. Ini merupakan keputusan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 31 Tahun 2020.

Aturan itu menyebutkan bahwa syarat tinggi badan 163 cm bagi taruna, namun kini telah diubah dan diturunkan Andika menjadi 160 cm. Perubahan juga dilakukan Andika terhadap syarat tinggi badan untuk taruni, yang sebelumnya 157 dan kini diturunkan menjadi 155 cm.

Menurut Bobby, aturan sebelumnya sudah pas dengan kebutuhan penggunaan alutsista prajurit. Terlebih Indonesia menduduki rangking 115 dunia dalam hal rata-rata tinggi badan.

"Yah disayangkan. Karena berdasarkan banyak referensi dunia, Indonesia termasuk ranking 115 dunia dengan rata-rata tinggi badan prianya 166,6 cm dan wanita 154,4 cm," kata Bobby kepada wartawan, Selasa (27/9).

Politikus Golkar itu mengakui tinggi badan bukan hal utama untuk menguji kemampuan TNI. Tetapi ia berpendapat, banyak tugas penggunaan alutsista yang akan lebih baik dilakukan prajurit dengan tinggi badan di atas rata-rata.

"Ya memang tinggi badan bukan yang utama, selama masih seimbang dari berat badan. Tapi banyak tugas dan penggunaan alutsista tertentu yang perlu atau lebih baik dengan tinggi badan di atas rata-rata," ungkapnya.

"Seperti pedal di peralatan mobilitas militer: pesawat, heli, tank, atau jangkauan tangan untuk ambil peluru di tank dan lain-lain. Akan lebih banyak tugas bisa dilakukan dengan prajurit dengan tinggi di atas 163 cm," ujarnya.

Di sisi lain, Bobby menyebut Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mungkin punya pertimbangan sendiri sebelum memutuskan menurunkan syarat tinggi badan bagi calon prajurit laki-laki dan perempuan yang terbaru. Adapun keputusan Andika juga nantinya dapat dievaluasi lagi di masa depan.

"Tapi mungkin Panglima memiliki alasan tersendiri untuk bisa lebih banyak menyaring pemuda/pemudi Indonesia. Semoga ini keputusan yang benar yang nanti sejarah di masa depan yang akan membuktikan," ucap Bobby.

"Mereka yang lebih paham tentu soal rekrutmen fisik. Tinggal kita lihat saja ke depan, nantinya, apakah memang hal ini tidak akan menjadi masalah," pungkasnya.