Anggota DPR Tunjuk-Tunjuk Nadiem saat Bahas Anggaran: Saya Marah, Pak Menteri

Komisi X DPR RI Raker dengan Kemendikbudristek RI Foto: Dok. Tangkapan Layar Youtube TVR Parlemen

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Demokrat Anita Jacoba Gah marah-marah saat rapat kerja dengan Mendikbudristek, Nadiem Makarim, dan jajaran pejabat Kemendikbud. Dia kecewa karena masukan yang kerap disampaikan DPR tak didengar.

Momen tersebut terjadi dalam rapat kerja membahas anggaran Kemendikbud di DPR pada Rabu (5/6). Mulanya, Anita meminta Kemendikbud untuk mengoreksi penggunaan anggaran.

"Menurut saya mari kita koreksi diri kenapa ini terjadi, jujur sama diri kita sendiri, anggaran yang sudah diberikan begitu banyak tahun 2024 apakah sudah digunakan dengan baik atau tidak," kata Anita dalam rapat tersebut.

Anita menyebut, jangan sampai ketika anggaran Kemendikbud ditambah tetapi tidak digunakan dengan baik. Hal tersebut bukan tanpa sebab. Anita membeberkan temuannya mengenai permasalahan sektor pendidikan di lapangan.

"Sampai hari ini Pak Menteri berulang kali saya katakan, bahwa masih banyak persoalan terhadap realisasi anggaran dan penyerapan anggaran APBN itu ke daerah," kata dia.

Dia mencontohkan, di NTT masih ada guru yang sudah lolos sebagai PPPK, tetapi belum mendapatkan SK.

"Provisi NTT, belum. Mereka belum terima SK," kata dia.

Kemudian masalah lainnya, lanjut Anita, guru yang bertugas di daerah terpencil, masih banyak yang belum menerima tunjangan. Lalu, dia menyebut banyak juga pembangunan sekolah yang hingga saat ini terbengkalai padahal anggarannya sejak 2021.

"Saya kasih contoh, di kabupaten Kupang ada 17 sekolah bangunan yang dari 2021 sampai sekarang tidak terselesaikan," ucapnya.

Nada bicara Anita mulai meninggi saat membahas permasalahan lainnya. Dia menyinggung soal dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang menurutnya juga bermasalah, hingga KPK harus turun tangan.

"Dana PIP, makanya kemarin saya mengatakan bahwa kalau KPK memberikan rekomendasi kepada Kemendikbud harusnya Kemendikbud sadar, kami dewan kami sudah bilang setiap rapat banyak persoalan lakukan pengawasan, laporkan kepada kami, tapi kami tidak pernah didengar. Iya kan?" kata dia.

"Akhirnya sekarang KPK memberikan rekomendasi baru seakan-akan Kemendikbud kayak kebakaran jenggot," lanjutnya.

Komisi X DPR RI Raker dengan Kemendikbudristek RI Foto: Dok. Tangkapan Layar Youtube TVR Parlemen

Nada bicara Anita semakin meninggi saat DPR disebutnya mau diatur oleh Kemendikbud. Bahkan Anita tampak menunjuk-nunjuk ke arah Nadiem dan Pejabat Kemendikbud lainnya.

"Kami pemangku kepentingan mau diatur sama Kemendikbud untuk melakukan verifikasi oleh dinas, loh Anda sebagai Kementerian mau nggak dilakukan verifikasi oleh dinas, jangan suruh dinas, apa yang kita usulkan harus dilakukan harus dilakukan verifikasi oleh dinas, kita ini lembaga tinggi negara, wakil rakyat, kita yang menentukan anggaran di Indonesia ini," ucapnya.

Dia tak habis pikir dengan aturan tersebut. Sebab mempertanyakan bagaimana Kepala Dinas bisa memverifikasi data yang disampaikan oleh DPR.

"Jadi kalau mau verifikasi, harusnya kementerian lakukan verifikasi terhadap dinas, dinas lakukan verifikasi terhadap sekolah, hasil verifikasi itu baru diberikan kepada kami. Gitu, jangan dibolak-balik," ucapnya.

Minta KPK Periksa Kemendikbud

Selain itu, Anita juga meminta kepada Pimpinan Komisi X agar memberikan rekomendasi kepada KPK memeriksa penggunaan anggaran di Kemendikbud.

"Saya minta bapak ibu pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK periksa APBN yang ada di Kemendikbud karena ini banyak persoalan. PIP, KIP, dana BOS, banyak hancur ini," kata dia sembari terus menunjuk-nunjuk pejabat Kemendikbud.

Dia meminta KPK memeriksa keuangan Kemendikbud tahun 2021, 2022, dan 2023. Dia meminta kepada Komisi X tak menambah anggaran Kemendikbud jika ditemukan uang itu dikorupsi dan bukan untuk rakyat.

"Saya marah pak menteri untuk kesekian kalinya karena ini memang kenyataannya di lapangan," kata dia.

"Jangan dong kita dibikin seperti anak kecil kok apa yang diusulkan kita harus diverifikasi oleh dinas pendidikan. Anda mau nggak sebagai menteri diverifikasi oleh dinas? jangan aneh-aneh lah. Kalian tuh dipilih oleh presiden harusnya berikanlah yang terbaik oleh rakyat, semoga pembicaraan saya ini dilihat presiden yang baru," pungkasnya.