Anggota DPRD DKI dari PSI Akan Tetap Pakai Medsos untuk Kritik Anies

12 November 2019 14:10 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Politisi PSI William Aditya Sarana. Foto: Facebook @William Aditya Sarana
zoom-in-whitePerbesar
Politisi PSI William Aditya Sarana. Foto: Facebook @William Aditya Sarana
ADVERTISEMENT
Politikus PSI William Aditya Sarana harus berurusan dengan Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta lantaran mengunggah rencana anggaran Pemprov DKI 2020 di Twitter. Ia dilaporkan seorang warga bernama Sugiyanto.
ADVERTISEMENT
Sugiyanto melaporkan unggahan di akun twitter William yang memuat anggaran pengadaan lem Aibon senilai Rp 82 miliar hingga pulpen sebesar Rp 123,8 miliar. Unggahan itu membuat heboh jagat maya.
DPRD DKI dari Fraksi PSI,William Aditya Sarana. Foto: Twitter/@psi.id
Atas laporan itu, William dipanggil Badan Kehormatan untuk mengklarifikasi perbuatannya pada Selasa (12/11). Panggilan itu dipenuhi anggota Komisi A DPRD Jakarta itu.
Meski terjerat kasus itu, William menegaskan tidak kapok untuk mengunggah kritikan di medsos terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan terkait rencana anggaran yang dianggap janggal. Menurutnya, itu bagian dari transparansi.
"Ya media sosial itu kan platform yang paling murah yang paling gampang untuk kami komunikasi ke konstituen kan. Jadi kami tetap akan menggunakan media sosial untuk berkomunikasi kepada konstituen kami," kata William di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (12/11).
ADVERTISEMENT
Sekalipun jika nanti keputusan Badan Kehormatan menilai tindakannya pelanggaran etik, William akan tetap mempublikasikan kejanggalan anggaran melalui media sosial. Karena bagi anggota DPRD yang baru dilantik 26 Agustus itu transparansi merupakan prinsipnya.
"Kalau saya tentunya berpikir bahwa saya serahkan semua kepada Badan Kehormatan yang penting saya itu satu prinsip kami yang enggak bisa melanggar, atau prinsip yang tidak bisa kami tolerir adalah transparansi anggaran, kalau menurut saya itu harga mati, sudah final," kata William.
"Pasti kami akan terus mengkritisi setiap anggaran-anggaran tersebut dan semuanya akan kami buka," tambah William.
William menyerahkan kasusnya ke Badan Kehormatan. Ia pun akan terima apa pun hasilnya.