Anggota DPRD DKI Lapor ke Heru Budi, Ada 4,7 Ribu KK di Johar Baru Tak Punya MCK

Karyatin Subiantoro dan Israyani, Pengganti Antar Waktu (PAW) DPRD DKI Fraksi PKS sisa masa jabatan 2019-2024. Foto: Dok. PKS DKI

Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta mengingatkan pemprov bahwa masih banyak permukiman padat penduduk yang memiliki sanitasi buruk.

Anggota Fraksi PKS, Karyatin Subiantoro, mengatakan ada 4.792 keluarga di Johar Baru, Jakarta Pusat, yang belum memiliki tempat mandi, cuci, kakus (MCK).

Hal itu disampaikan Karyatin dalam Rapat Paripurna tentang Rancangan Perubahan APBD di Gedung DPRD DKI Jakarta, yang turut dihadiri Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

"Saat ini masih banyak rumah di pemukiman padat di Jakarta yang tidak memiliki MCK yang menyebabkan mereka masih buang air besar di badan air atau bukan di MCK," kata Karyatin, Rabu (13/9).

"Di kecamatan Johar Baru misalnya, masih ada 4.792 kepala keluarga yang belum memiliki MCK," imbuh dia.

Kondisi MCK di tempat pengungsian pencari suaka di Kalideres. Foto: Maulana Ramadhan/kumparan

Karyatin mendesak Pemprov DKI agar menganggarkan pembuatan MCK dan septic tank. Menurutnya, Pemprov DKI bisa mengupayakan anggaran dari BUMD, BUMN, ataupun pihak swasta sehingga pengeluaran anggaran APBD tidak terlalu besar.

"Pemprov DKI Jakarta perlu mengupayakan anggaran untuk pembuatan MCK komunal bagi warga, atau dalam bentuk septic tank komunal agar mereka bisa memiliki sistem sanitasi yang baik meskipun di lahan yang terbatas dengan biaya yang tidak besar," kata dia.

"Pemprov DKI Jakarta bahkan bisa mengupayakan dukungan dari BUMD maupun dari corporate social responsibility (CSR) dari BUMN dan perusahaan swasta besar di Jakarta, untuk pembangunan MCK komunal atau septic tank komunal tersebut sehingga beban pembiayaan dari APBD tidak terlalu besar," tandas dia.