Anggota DPRD DKI Setuju Wacana Tarif Transjakarta Dibedakan dari Status Ekonomi

Ilustrasi Bus TransJakarta. Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Transjakarta saat ini tengah menerapkan uji coba tiket berbasis akun atau account based ticketing (ABT) melalui aplikasi Jaklingko. Nantinya, ABT juga direncanakan dapat mengatur beda tarif Transjakarta subsidi dan non subsidi berdasarkan KTP.

Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Taufik Azhar, setuju dengan wacana penyesuaian tarif Transjakarta sesuai kemampuan ekonomi masyarakat. Menurutnya, ini akan mengurangi beban public service obligation (PSO) Transjakarta yang digelontorkan Pemprov DKI.

"Ya kalau saya sih dalam hal ini setuju-setuju aja. Karena tidak bisa mengandalkan PSO terus gitu loh. PSO tidak mungkin dengan kebutuhan masyarakat di Jakarta. Apalagi nanti kita sudah jadi DKJ, artinya kita butuh perekonomian kita yang stabil," kata Taufik kepada wartawan, Selasa (26/9).

"Dan kita butuh juga supaya juga moda transportasi ini lebih baik, polusi udaranya juga menghilang, itu yang kita harapkan," imbuh dia.

Di luar skema ini, Taufik memandang tarif Transjakarta Rp 3.500 memang sudah saatnya dinaikkan.

"Transjakarta juga harus meningkatkan dari sisi lain untuk ekonominya. Supaya ini juga bisa menurunkan PSO," ungkap dia.

"Mungkin akan dievaluasi selama dari tahun 2005 sampai saat ini Tj, bus besar ini masih disubsidi, Rp 3.500. Maka kalau dalam hitungan itu jauh sekali," ujarnya.

Transjakarta berhenti di Halte Bundaran HI Jakarta, Kamis (22/6/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Meski, Taufik mengatakan kenaikan tarif Transjakarta atau penyesuaian tarif subsidi dan non subsidi masih perlu kajian. Bahkan hal ini menurutnya belum dibahas di DPRD DKI.

"Kita belum bahas, belum ada wacananya itu. Itu wacananya juga belum tingkat di dewan. Saya aja baru denger wacana ini. Tapi ada kemungkinan kalau sudah DKJ, mungkin daerah ekonomi kita ini penyesuaian yang tadi (ABT)," ujar dia.

Ia menambahkan, perlu dilihat pula apakah rencana ini akan berdampak pada penurunan pengguna transportasi publik.

"Penyesuaian itu penting, tapi dilihat juga dilihat juga dari sisi, orang bagaimana kalau ini ditingkatkan, dinaikkan, disesuaikan, pertanyaannya apakah moda transportasi di Jakarta ini menurun atau lebih meningkat? Mungkin wajar kalau naiknya (jadi) Rp 5 ribu. (Semua perlu) masih dipertimbangkan, belum bisa kita komentar terlalu jauh," tandasnya.

Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/2/2023). Foto: Haya Syahira/kumparan

Bedakan Tarif Warga Subsidi

Wacana itu awalnya diungkap Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo. Ia mengatakan, ABT diharapkan dapat membuat subsidi Transjakarta tepat sasaran, meski saat ini beda tarif belum berlaku. Tarif Transjakarta masih Rp 3.500.

Lewat ABT, aplikasi ditargetkan dapat mendata ekonomi warga menurut KTP. Sehingga bisa diterapkan beda tarif Transjakarta kepada warga yang layak mendapat subsidi dan tidak.

Namun, ia belum merinci sampai mana pembahasan beda tarif ini dan kapan akan mulai diterapkan. Syafrin mengatakan saat ini, fokus ABT adalah memberi manfaat agar masyarakat bisa memonitor saldo Jaklingko realtime, dan tetap memiliki saldo elektronik meski kartu hilang.

"Iya tentu itu manfaat jangka panjangnya, setelah kita mengumpulkan data-data profiling pengguna. Kita bisa mengetahui apakah yang menggunakan angkutan umum massal itu domisili Jakarta kah atau Jabodetabek," kata Syafrin dikutip Selasa (26/9).

"Sekaligus penghitungan PSO (public service obligation) yang lebih efisien. Sehingga nanti menjadi lebih tepat sasaran untuk PSO-nya. Iya (bisa dilihat yang layak terima subsidi)," imbuh dia.