Anggota F-Demokrat Nilai Bahtiar Layak Jadi Pj Gubernur DKI: Paham Pemerintahan

21 September 2022 14:11 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, pada acara Penyerahan Hasil Perolehan Suara dan Data Pemilih Terakhir Pemilu tahun 2019 di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (29/9/2021). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, pada acara Penyerahan Hasil Perolehan Suara dan Data Pemilih Terakhir Pemilu tahun 2019 di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (29/9/2021). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi sudah menyerahkan tiga nama kepada Mendagri Tito Karnavian sebagai kandidat Pj Gubernur DKI. Nantinya, Tito akan melapor kepada Presiden Jokowi untuk diputuskan.
ADVERTISEMENT
Anggota Komisi II DPR F-Demokrat Anwar Hafid berpandangan dari tiga nama yang diajukan, nama Dirjen Politik dan Perintahan Umum Kemendagri Bahtiar lebih layak mengisi posisi tersebut.
“Saya lebih melihat ke Pak Dirjen Popum itu, Pak Bahtiar, beliau selama ini, kan, sangat paham tentang pemerintahan, kemudian juga punya pengalaman dan beliau juga termasuk sosok yang netral kalau saya lihat,” kata Anwar saat dimintai tanggapan, Rabu (21/9)
Dua kandidat lain adalah Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dan Sekda DKI Jakarta Marullah Matali.
“Kriteria itu dimiliki Pak Bahtiar. Calon lain menurut saya tidak,” beber Anwar.
Lebih jauh, ia menekankan Jakarta membutuhkan seseorang yang punya pengalaman pengetahuan pemerintahan serta punya ketegasan.
“Mengerti pemerintahan lah, paham pemerintahan, sehingga apa yang diwariskan oleh gubernur-gubernur sebelumnya itu bisa nyambung,” ungkap legislator dapil Sulteng ini.
ADVERTISEMENT
“Ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang paham betul soal anatomi pemerintahan. Memiliki latar belakang pengetahuan pemerintahan yang mumpuni lah” tegas Anwar.
Belakangan, Jokowi mengaku laporan terkait ketiga nama tersebut belum sampai kepadanya. Saat ini, penyaringan masih ada di Kemendagri.