Anggota Komisi I DPR Ingatkan Pemerintah soal Pesan Penting Brain Cipher

Ketua DPP Partai Golkar, Dave Akbarshah F Laksono. Foto: Faiz Zulfikar/kumparan

Brain Cipher Ransomware akan memberikan kunci terhadap server PDNS secara cuma-cuma usai membuatnya tak bisa diakses sejak 17 Juni lalu.

Bahkan mereka meminta Indonesia untuk merekrut orang yang kompeten dalam menangani keamanan siber ke depannya.

Atas hal itu Anggota Komisi I Dave Laksono meminta pemerintah untuk menuruti pesan itu. Jangan sampai pemerintah hanya berdiam diri saja usai dibobol seperti itu.

"Oh ya itu pasti. Itu wajib, kalau memang tidak ada perbaikan juga, berarti kan ada kelalaian lah dari pihak pemerintah. Orang udah dijebol, masa diem-diem aja," ujar Dave saat dihubungi Rabu (3/7).

Dave juga berpesan kepada pemerintah, untuk siapkan rencana mitigasi agar serangan siber seperti itu tidak terjadi kembali.

"Harus lebih ada persiapan. Mitigasi ya biar gak ada kebobolan lagi," sambungnya.

Politikus Partai Golkar itu meminta masyarakat untuk menilai sendiri apakah pemerintah sekarang sudah diisi oleh orang yang berkompeten untuk menangani masalah keamanan data nasional.

"Ya kita nilai sendiri lah," tutupnya.

Sejak menyandera server PDNS, Brain Chiper meminta tebusan USD 8 juta atau senilai Rp 131 miliar dalam bentuk kripto Monero guna membuka lagi akses ke server pusat data milik pemerintah tersebut.

Namun, pada Selasa (2/7), mereka menyampaikan pernyataan melalui media sosial X bernama @stealthmole_int, bahwa akan memberikan kunci akses ke server tersebut secara cuma-cuma kepada pemerintah Indonesia. Bahkan mereka juga menyampaikan pesan lain bagi pemerintah Indonesia dalam pernyataan itu.

Berikut pernyataan Brain Cipher tersebut:

Rabu ini, kami akan memberikan Anda kuncinya secara gratis. Kami harap serangan kami menjelaskan kalian betapa penting membiayai industri dan merekrut spesialis yang punya kualifikasi. Serangan kami tak membawa konteks politik, hanya uji penetrasi dengan bayaran pada akhirnya.

Rakyat Indonesia, kami minta maaf atas fakta ini berimbas pada semua orang.

Kami juga meminta penghargaan dan konfirmasi publik bahwa kami secara sadar dan mandiri telah membuat keputusan tersebut.

Bila perwakilan pemerintah menganggap salah untuk berterima kasih pada peretas, Anda bisa melakukan ini secara pribadi di kantor pos. [Jika berterima kasih kepada peretas dianggap tidak pantas/tidak boleh oleh perwakilan pemerintah, Anda masih dapat melakukannya secara tidak langsung atau melalui cara lain, seperti melalui surat yang dikirim dari kantor pos-Red