Anggota Komisi I DPR: Sertifikasi Influencer Bisa Dimulai dari Bidang Finansial
·waktu baca 2 menit
PerbesarAnggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan atau Nico Siahaan mendorong pemerintah agar membuat aturan agar para influencer memiliki sertifikasi khusus. Ini sudah berlaku di China.
China menerapkan aturan sertifikasi influencer bagi mereka yang akan membahas soal hukum dan kesehatan. Nico menilai, Indonesia bisa melakukan hal yang sama, misalnya dimulai dari bidang financial.
“Yang terutama yang merugikan financial dulu yang lebih jelas sasarannya, dan lebih mudah membuat sertifikasinya,” kata Nico saat dihubungi, Jumat (31/10).
“Influencer saham dan crypto,” sambungnya.
Politisi PDIP itu menilai, pandangan influencer juga perlu dicerna dengan baik oleh masyarakat. Jangan sampai masyarakat terpapar konten yang berasal dari orang yang bukan ahli di bidangnya.
“Setuju banget sih untuk pemerintah turun tangan, kasian banyak korbannya,” ucapnya.
Selain itu, Nico juga menilai pemerintah harus bergerak cepat dalam membuat aturan ekosistem digital yang lebih baik. Menurutnya, UU ITE maupun Peraturan Menteri itu sudah cukup tegas diatur dan tinggal pemerintah lebih tegas dalam menegakkan aturannya.
“Yang saya lihat kita masih terlalu lama mengkaji aturan-aturan dari luar yang bisa bantu menyiapkan ekosistem digital yang lebih sehat,” kata dia.
“Selama kementerian tidak tegas menegakkan aturan ya percuma,” tandasnya.
Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan aturan khusus pengawasan terhadap influencer yang menyampaikan informasi maupun promosi terkait sektor jasa keuangan (SJK).