Anggota Komisi I Paparkan PR bagi Panglima TNI Pengganti Hadi Tjahjanto

KSAL Laksamana TNI Yudo Margono, KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, dan KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa. Foto: Dispenal, TNI AU, dan ANTARA FOTO

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memasuki masa pensiun pada akhir 2021. Biasanya, Presiden Jokowi sudah mulai mempersiapkan siapa calon Panglima TNI baru penerus Hadi sejak jauh hari.

Anggota Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, mengatakan ada banyak pekerjaan rumah besar bagi calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi.

"Ya pekerjaan besar pertama Panglima TNI ke depan harus menjaga moralitas prajurit TNI, ya karena mengingat ancaman baik dari luar dan dalam negeri selalu ada, tentara harus dalam keadaan siap siaga," kata Dave saat dimintai tanggapan, Jumat (11/6).

Dave Laksono. Foto: Moh. Fajri/kumparan

Politikus Golkar itu menuturkan, pekerjaan rumah kedua tak kalah penting adalah meneruskan program modernisasi alutsista RI.

"Alutsista kita kan masih banyak yang tertinggal dan juga perbaikan atau pembaharuan alutsista ini harus masuk dalam program ke depan," papar Dave.

"Mengingat kondisi perekonomian negara juga masih seperti ini, penerimaan pajak drop APBN turun, pagu indikatif Kemhan saja turun dari 137 anggaran 2021 di 2022 pagu indikatif 125. Jadi kebutuhan besar sementara kondisi keuangan yang masih minim ini yang membutuhkan suatu gebrakan ke depan," sambung Ketua PPK Kosgoro 57 itu.

Ketika disinggung, apakah Panglima TNI kali ini harus dari TNI AL, Dave menilai tak ada aturan baku mengenai hal tersebut. Sehingga ia menilai dari matra lain bisa menjadi Panglima TNI sesuai keinginan Presiden Jokowi.

"Ya kalau bisa, bisa saja, tetapi itu bukan suatu aturan baku yang harus diikuti. Enggak ada masalah (jika kembali ke matra darat). Itu kan sesuai kebijakan Presiden saja," ujar Dave.

Lebih lanjut, ketika ditanya siapa Jenderal yang layak menjadi Panglima TNI selanjutnya, Dave enggan berkomentar banyak. Dave meyakini, Jokowi akan memilih calon terbaik.

"Semua layak, yang pasti untuk kepentingan masyarakat luas. Ya pastinya Presiden enggak akan sembarangan memilih panglima TNI," pungkas legislator dapil Jabar ini.