Anggota Komisi I: TNI dan BIN Tak Punya Tupoksi Produksi Obat

kumparanNEWSverified-green

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Kombinasi obat corona temuan UNAIR hasil kerja sama dengan beberapa institusi pemerintah. Foto: Youtube/@BNPB
zoom-in-whitePerbesar
Kombinasi obat corona temuan UNAIR hasil kerja sama dengan beberapa institusi pemerintah. Foto: Youtube/@BNPB

Belakangan obat corona Unair yang merupakan kerja sama dengan TNI dan BIN menjadi sorotan masyarakat. Tak sedikit yang mempertanyakan soal keterlibatan TNI dan BIN dalam produksi obat corona.

Anggota Komisi I DPR Fraksi PPP Syaifullah Tamliha menilai, TNI dan BIN tidak memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menemukan obat untuk pasien corona.

"BIN dan TNI itu tak memiliki tupoksi untuk produksi obat," kata Tamliha kepada wartawan, Kamis (20/8).

Meski demikian, dia mengapresiasi partisipasi TNI dan BIN dalam proses penemuan obat corona. Namun, Tamliha mengingatkan agar proses pembuatan obat dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

"Langkahnya uraiannya perlu diapresiasi namun tetap pada prosedur kesehatan," ujarnya.

"Terdaftar di BPOM dan memenuhi kaidah ilmiah dan medis sebelum diedarkan di masyarakat. Jangan terburu-buru," lanjut politikus PPP ini.

Anggota MPR RI Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Sebelumnya, BPOM belum merestui obat corona buatan Unair yang bekerja sama dengan TNI AD dan BIN. Kepala BPOM Penny Lukito menjelaskan, pihaknya menemukan beberapa temuan kritis (critical finding) dari obat corona Unair, seperti belum menunjukkan representasi subjek yang diberikan terapi obat hingga hal-hal lain yang berkaitan dengan validitas.

"Sekarang bukan masalah cepat-cepatan, tapi pastikan juga kita berusaha secepat mungkin. Tapi aspek validitas jadi prioritas, gimana rekrutmen, menentukan subjek, intervensi dan hal-hal validitas, hasil yang diharapkan dari uji klinik ini," tutur Penny.