Anggota Komisi II Duga Irjen Kemendagri Cawe-Cawe PSU Tasik, ini Kata Bima Arya

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Suasana rapat Komisi II DPR RI bersama KPU, Bawaslu, dan Kemendagri membahas Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada pasca putusan MK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Suasana rapat Komisi II DPR RI bersama KPU, Bawaslu, dan Kemendagri membahas Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada pasca putusan MK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Anggota Komisi II DPR RI dari fraksi PDIP, Deddy Sitorus, menyoroti Irjen Kemendagri yang aktif mengaudit organisasi perangkat daerah di Tasikmalaya.

Ia menduga Irjen Kemendagri itu ikut cawe-cawe dalam pelaksanaan PSU di Tasikmalaya.

"Khusus Kemendagri, saya beberapa waktu lalu banyak keanehan yang kami rasakan sebelum pelaksanaan PSU di Tasikmalaya, itu Irjen Kemendagri itu turun mengaudit semua OPD-OPD di Tasikmalaya, itu bagi kami sebuah keanehan," kata Deddy dalam rapat bersama penyelenggara pemilu dan Kementerian Dalam Negeri, Senin (5/5).

Deddy pun meminta klarifikasi langsung dari Wamendagri Bima Arya dan Ribka Haluk yang hadir langsung dalam rapat. Ia meminta agar temuannya ini diselidiki lebih lanjut.

"Ini saya minta tolonglah jangan diulang lagi, masa ada dikirim lagi, tapi kalau berlaku di seluruh Indonesia silakan, dalam konteks pilkada saya mohon sampaikan kepada Pak Menteri ini jangan sampai terulang, dan tolong diselidiki, ini apakah inisiatif sendiri atau perintah dari Mendagri," kata Deddy.

Wamendagri Bima Arya di Kantor Kemendagri, Jakpus, Selasa (8/4/2025). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Menjawab pertanyaan Deddy, Wamendagri Bima Arya menjelaskan, keterlibatan Irjen Kemendagri untuk mengaudit OPD-OPD di Tasikmalaya bukan cawe-cawe, tujuannya adalah untuk mengklarifikasi langsung laporan dari masyarakat.

"Ada dugaan kira-kira inspektorat daerah setempat itu tidak merespons aduan dari publik, terkait dengan kemungkinan penyalahgunaan APBD dan fasilitas negara," kata Bima.

"Jadi ini konteksnya adalah aduan publik kepada otda-otda, berkoordinasi dengan inspektorat, kemudian inspektorat menurunkan tim, konteksnya adalah klarifikasi," sambungnya.

Bima mengungkapkan sempat turun langsung menyidak ke Tasikmalaya.

“Saya sendiri berkunjung langsung ke Tasik tanggal 20 Maret, kita kumpulkan semua aparat di situ, ada Forkopimda di situ, kami sampaikan secara tegas netralitas tadi," tuturnya.