Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.97.0
Anggota Komisi II PDIP: Presiden Butuh Retreat Kepala Daerah
11 Februari 2025 14:34 WIB
·
waktu baca 2 menit![Anggota Komisi II DPR Deddy Sitorus. Foto: YouTube/ TV Parlemen](https://blue.kumparan.com/image/upload/fl_progressive,fl_lossy,c_fill,q_auto:best,w_640/v1634025439/01jccsm7smd04yngvkrv3ycbb4.jpg)
ADVERTISEMENT
Pemerintah akan menggelar retreat kepala daerah terpilih. Retreat tersebut digelar di tengah-tengah ramai soal efisiensi anggaran.
ADVERTISEMENT
Anggota Komisi II dari PDIP, Deddy Sitorus menyebutkan presiden membutuhkan retreat itu agar kepala daerah bisa mendapatkan langsung tujuan pemerintah pusat.
“Presiden kan butuh untuk supaya kepala daerah mendapatkan langsung first hand apa yang ada di dalam pikiran presiden kan,” kata Deddy kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/2).
Ketua DPP PDIP itu menilai, banyak program pemerintah yang memiliki implikasi langsung ke daerah. Ia mencontohkan program makan bergizi gratis. Menurutnya, program tersebut memiliki implikasi terhadap anggaran daerah.
“Pemotongan anggaran lalu gotong royong untuk dana makan bergizi gratis, ya kan semua perlu supaya ada nanti tentu ada implikasinya terhadap belanja daerah kan itu,” ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyebut program retreat kepala daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 21-28 Februari merupakan bentuk penerapan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto soal efisiensi.
ADVERTISEMENT
Sebab, sebelumnya pembekalan untuk kepala daerah dilaksanakan dalam kurun waktu yang lebih lama. Dengan adanya retreat ini, pembekalan dilaksanakan menjadi serentak dan hanya dalam waktu satu pekan saja.
"Sebetulnya justru [retreat kepala daerah] ini efisiensi [anggaran]. Tadinya pembekalan kepala daerah sebelum-sebelumnya beberapa kali dan lebih lama. Lemhannas dua bulan, BPSDM Kemendagri sebelum, nah ini disatukan dan satu minggu. Jauh lebih hemat," kata Bima kepada wartawan, Selasa (11/2).